Tesis
Evaluation of the Joint Analysis Program Between the Directorate General of Customs and Excise, Directorate General of Taxes and Directorate General of Budget
Pemerintah Indonesia membutuhkan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara, menjalankan kegiatan pemerintahan, dan melanjutkan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan negara didominasi penerimaan perpajakan (76,96% - 78,99%) yang dikumpulkan oleh DJBC dan DJP serta PNBP yang dikelola oleh DJA (20,96% - 21,06%). Di sisi lain, pencapaian target penerimaan negara ini terus meningkat tiap tahunnya dan dihadapkan dengan tantangan tax avoidance yang masih berlangsung. Oleh karenanya, sinergi antara DJBC, DJP dan DJA menjadi penting. Salah satu jenis sinergi ketiga otoritas dalam mengoptimalkan penerimaan negara adalah Program Joint Analysis. Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Program Joint Analysis secara umum berdasarkan Evaluation Criteria OECD (2021) yaitu Relevansi, Koherensi, Efektivitas, Efisiensi, Dampak dan Keberlanjutan. Sebelum melakukan evaluasi, penulis akan menganalisis implementasi Program Joint Analysis berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2021 s.t.d.t.d. KMK Nomor 570/KMK.01/2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis Dokumen dilakukan atas dokumen berupa peraturan, Laporan Kegiatan, Hasil Rapat, Kontrak Kinerja dan dokumen terkait lainnya. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari DJBC, DJP, DJA dan ekspertis. Triangulasi dilakukan untuk mengkonfirmasi antara tinjauan literatur, analisis dokumen, serta wawancara yang dilakukan. Hasil studi menyimpulkan bahwa ditemukan kendala dalam Aktivitas Pertukaran Data dan Pelaksanaan Joint Analysis. Pada bagian Evaluasi Program, tidak ada Kriteria yg seluruh indikatornya terpenuhi sehingga terdapat ruang untuk perbaikan. Namun, kriteria yang menemui banyak kendala adalah Koherensi, Efisiensi dan Dampak. Beberapa indikator yang kurang/tidak terpenuhi yaitu kurangnya pertimbangan atas kelayakan sumber daya pada ketiga UE1 saat desain Joint Analysis dibuat; kurangnya keselarasan unit pusat dan vertikal serta banyaknya perbedaan proses bisnis pada DJBC, DJP dan DJA; adanya pemilihan obyek analisis yang kurang tepat; kurangnya efisiensi atas ketepatan waktu dalam melakukan tindak lanjut hasil analisis; adanya dampak negatif dari Program Joint Analysis serta ketidakpastian atas peningkatan tambahan penerimaan dari Joint Analysis. Selain itu, ditemukan kendala mengenai kapasitas organisasi dan SDM yang terbatas di DJA serta belum adanya mandat, anggaran dan keterbatasan SDM di Unit Vertikal. Temuan-temuan ini menjelaskan kompleksitas Program Joint Analysis dan menekankan perlunya strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 590/24 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2024 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Ministry of finance State revenue Joint Analysis |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xvii, 310 p.: il: 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |