Tesis

Analisis Gagal Bayar Piutang Biaya Pendidikan di Badan Pusat Statistik : Studi Kuantitatif dan Kualitatif

Analysis of Default of Education Costs Receivable at the Statistics Indonesia: Quantitative and Qualitative Study

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan piutang negara, termasuk piutang biaya pendidikan yang timbul akibat wanprestasi perjanjian ikatan dinas tugas belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik demografi, pembiayaan, institusi pendidikan, dan variabel lainnya terhadap gagal bayar piutang biaya pendidikan (Tuntutan Ganti Kerugian Negara Kasus Wanprestasi Perjanjian Ikatan Dinas Tugas Belajar) di BPS. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-methods dengan desain explanatory sequential, yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan regresi logistik biner dengan data debitur periode 1983–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel usia, nilai piutang, dan periode pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Sebaliknya, jenis kelamin, status kampus, lokasi kampus, dan periode pembayaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam memberikan wawasan tambahan terkait hambatan dalam optimalisasi penyelesaian piutang, strategi institusi ke depan, serta implementasi kebijakan yang memengaruhi proses pengelolaan piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi data kuantitatif dan wawasan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi gagal bayar. Temuan ini berimplikasi pada penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, termasuk penguatan sistem seleksi beasiswa, penerapan kebijakan insentif dan hukuman yang tepat, peningkatan koordinasi antar unit, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program tugas belajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang negara biaya pendidikan serta menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang relevan bagi sektor publik.

Ketersediaan