Pengaruh Kualitas Institusi Pemerintahan Daerah Dan Politik Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia

Deskripsi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas institusi pemerintahan daerah dan institusi politik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Kualitas institusi pemerintahan daerah diukur melalui indikasi kebocoran anggaran daerah (state budget loss) yang direpresentasikan oleh opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan kualitas institusi politik diukur menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dengan menggunakan pendekatan regresi data panel fixed effects pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2010–2018, penelitian ini menemukan bahwa semakin buruk opini audit BPK (yang mencerminkan semakin tinggi indikasi kebocoran anggaran) secara signifikan berkaitan dengan IPM yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena indikasi kebocoran anggaran mencerminkan potensi terjadinya korupsi administratif dan maladministrasi yang menurunkan efektivitas belanja publik untuk layanan dasar masyarakat. Di sisi lain, kualitas demokrasi menunjukkan hubungan positif signifikan dengan IPM melalui peningkatan akuntabilitas politik dan partisipasi masyarakat. Robustness check mengonfirmasi bahwa dampak negatif indikasi kebocoran anggaran terhadap IPM konsisten di Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun Kawasan Timur Indonesia (KTI), tetapi hubungan antara demokrasi dan IPM tidak signifikan di KTI. Secara ekonomi, penguatan institusi daerah sangat krusial untuk pencapaian IPM sebagai landasan menuju visi Indonesia Emas 2045.