Evaluasi Implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) pada Inspektorat Y Provinsi ABC

Deskripsi

Untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan, diperlukan penerapan tata kelola yang baik. Salah satu alat pendukung dalam hal ini adalah whistleblowing system (WBS). Meski demikian, kasus kecurangan masih kerap terjadi di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan WBS dipandang penting sebagai sarana pelaporan yang mampu menjaga kerahasiaan pelapor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas implementasi WBS pada Inspektorat Y Provinsi ABC yaitu salah satu Lembaga Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan indikator yang tercantum dalam pedoman WBS yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2008. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan analisis tematik. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tim pengelola WBS, investigator, dan staf Inspektorat Y Provinsi ABC, sedangkan data sekunder berasal dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat Y Provinsi ABC dan peraturan Gubernur Provinsi ABC yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Inspektorat Y Provinsi ABC menunjukkan komitmen dalam melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan kerja serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor melalui kebijakan anonim. Setelah menerima laporan, tim WBS melakukan verifikasi terhadap kelengkapan bukti awal untuk menentukan kelayakan laporan. Secara umum, implementasi WBS di Inspektorat Y Provinsi ABC dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Namun masih memiliki ruang untuk perbaikan, khususnya terkait keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta belum adanya mekanisme insentif bagi pelapor.