Tesis
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Virtual Office: Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Pancoran
Evaluation of the Implementation of Virtual Office Taxpayer Supervision: Case Study at KPP Pratama Jakarta Pancoran
Pengarang:
Muhammad Baihaqi - ; Dahlia Sari (Pembimbing/Promotor) - ; Subagio Efendi (Penguji) - ; Panggah Tri Wicaksono (Penguji) -
Deskripsi
Virtual Office sekarang ini semakin diminati oleh pelaku usaha startup dan UMKM karena menawarkan efisiensi biaya dan kemudahan dalam registrasi. Seiring dengan perkembangannya, Wajib Pajak Virtual Office memiliki isu kepatuhan yang rendah, sehingga pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Virtual office yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatakan kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Virtual Office serta menganalisis kendala yang dihadapi berdasarkan evaluasi faktor pendukung pengawasan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan di KPP Pancoran karena KPP Pancoran memiliki jumlah Wajib Pajak Virtual Office yang harus dilakukan pengawasan yang cukup banyak. Strategi penelitian menggunakan studi kasus evaluatif dengan pendekatan mix method. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei, wawancara, dan reviu dokumentasi dan teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak Virtual Office sudah dilaksanakan sesuai ketentua yang berlaku tetapi hasilnya belum efektif karena belum mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan evaluasi faktor pendukung pengawasan, faktor Wajib Pajak dan regulasi masih ditemukan kendala yang menghambat pengawasan Wajib Pajak. Pada faktor Wajib Pajak, banyak Wajib Pajak yang tidak kooperatif, kepatuhannya rendah, dan data profil yang tidak valid. Sementara pada faktor regulasi, regulasi yang ada saat ini belum mencukupi dan belum ada kebijakan khusus yang mengatur Wajib Pajak Virtual Office untuk mendukung pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, sangat dibutuhkan regulasi khusus Wajib Pajak Virtual Office untuk mendukung pelaksanaan pengawasan serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga pengawasan Wajib Pajak Virtual Office dapat berjalan lebih efektif.