Tesis

Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Evaluation of Internal Control over Financial Reporting Based on Ministry of Finance Regulation No. 17/PMK.09/2019 in the Preparation of Financial Statements of Ministries/Agencies

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dengan menggunakan tiga kerangka evaluasi utama. Pertama, kerangka kesesuaian implementasi untuk menilai kesesuaian proses penerapan, penilaian, dan reviu PIPK dengan ketentuan regulasi. Kedua, kerangka pengembangan kapasitas berdasarkan UNDP Capacity Assessment Framework yang mencakup pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan akuntabilitas. Ketiga, kerangka efektivitas PIPK dalam mendeteksi kelemahan pengendalian yang menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada empat K/L yang mewakili kombinasi hasil simpulan PIPK dan opini laporan keuangan yang berbeda. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIPK masih bervariasi antar K/L dengan terdapat permasalahan kecenderungan bersifat administratif, belum sepenuhnya berbasis risiko, dan belum terdokumentasi secara memadai bagi K/L yang tidak memiliki pengembangan kapasitas memadai. Kesenjangan kapasitas paling besar terjadi pada aspek kepemimpinan, yang menghambat integrasi PIPK ke dalam tata kelola dan sistem kinerja. Efektivitas PIPK juga belum konsisten dalam mendeteksi temuan pemeriksaan BPK secara proaktif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi lini kedua, peran APIP, perencanaan penilaian berbasis risiko, pengembangan SDM dan dokumentasi sistematis, serta peningkatan akuntabilitas tindak lanjut temuan. Selain itu, Kementerian Keuangan sebagai regulator dan BPKP disarankan untuk mendorong integrasi hasil PIPK ke dalam manajemen kinerja K/L agar PIPK tidak hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis pengendalian intern serta optimalisasi penggunaan aplikasi SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan. Ke depan, PIPK perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kualitas laporan keuangan, khususnya dalam menghadapi bertambahnya jumlah K/L pada pemerintahan baru, termasuk K/L yang baru terbentuk.

Ketersediaan