Evaluasi Desain Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan pada Akun Kas Bendahara Pengeluaran dan Persediaan di Kementerian X

Deskripsi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit pada Laporan Keuangan Kementerian X Tahun 2020 dan menemukan bahwa terdapat kelemahan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PPIK) pada akun Kas Bendahara Pengeluaran (BP) dan Persediaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis desain PIPK pada Kementerian X untuk akun Kas BP dan Persediaan yang menjadi temuan audit. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi tindak lanjut yang dilakukan Kementerian X atas rekomendasi auditor pada temuan audit Laporan Keuangan 2020. Penelitian dilakukan berupa studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kelemahan desain pengendalian internal pada akun Kas BP dan Persediaan, serta tindak lanjut yang dilakukan atas temuan BPK RI belum mampu menyelesaikan akar permasalahan. Desain pengendalian internal akun Kas BP belum mengidentifikasi proses bisnis penerimaan Uang Persediaan (UP) dan risiko akurasi arus kas masuk pada kas BP, belum mengidentifikasi proses bisnis rekonsiliasi Ganti Uang Persediaan (GUP) dan risiko kelemahan selisih GUP yang diperoleh, dan belum mengidentifikasi risiko kecukupan anggaran. Sedangkan pada akun Persediaan, desain pengendalian internal akun Persediaan memiliki kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi persediaan, karena belum terdapat Standard Operating Procedures (SOP) tertulis maupun pengarahan lisan untuk pelaksanaan inventarisasi fisik, belum terdapat pemisahan wewenang antara pelaksana inventarisasi dan pencatatan, dan penyimpanan persediaan tidak teratur. Rekomendasi yang diberikan untuk kelemahan desain pengendalian internal pada akun Kas BP adalah melakukan identifikasi risiko pada proses penerimaan Kas dan dituangkan dalam register risiko, menyusun pengendalian untuk proses penerimaan kas, mengidentifikasi risiko rekonsiliasi GUP dan dituangkan dalam register risiko, menyusun pengendalian untuk proses rekonsiliasi GUP. Rekomendasi yang diberikan untuk akun Persediaan adalah menyusun SOP Pelaksanaan Inventarisasi Fisik, melakukan pemisahan kekuasaan fungsi pelaksana inventarisasi dan pencatatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat terkait memberikan instruksi lisan kepada pelaksana inventarisasi fisik, penyusunan Persediaan Gudang disesuaikan jenis persediaan dan diberikan kartu stok gantung.