Tesis

Dampak Kebijakan Alokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kepada Usaha Mikro Kecil Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Level Provinsi

The Impact of Regional Government Procurement Allocation Policies for Micro and Small Businesses on the Growth of Micro and Small Businesses at the Provincial Level

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah terhadap pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tingkat provinsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap UMK dengan mewajibkan alokasi minimal 40 % belanja pengadaan untuk UMK. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan variasi, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan ini dan dampak dari besar alokasi tersebut terhadap pertumbuhan UMK. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil regresi fixed effect dengan robust standard error menunjukkan bahwa persentase alokasi pengadaan pemerintah untuk UMK memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMK secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa akses terhadap pinjaman secara positif dan signifikan mendorong pertumbuhan UMK , sementara biaya tenaga kerja dan tingkat kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan. Analisis subsampel mengungkapkan fenomena di mana alokasi pengadaan yang lebih besar justru berkorelasi negatif dengan pertumbuhan UMK berpendapatan di atas Rp200 juta. Hal ini mengindikasikan potensi monopoli oleh UMK besar di segmen tersebut. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan untuk mempertahankan atau meningkatkan target alokasi pengadaan bagi UMK, sekaligus merumuskan strategi yang lebih bertarget untuk mengatasi monopoli melalui perbaikan kriteria penyedia berbasis pendapatan. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan preferensi lokal dalam pengadaan untuk menjamin hasil kebijakan bisa tepat sasaran. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi perumus kebijakan untuk memastikan pertumbuhan UMK yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Ketersediaan