On Institutions and Inequality: How the Quality of Governance Influences Wealth Distribution Within ASEAN Economies

Deskripsi

Tesis ini mengkaji hubungan antara kualitas institusi dan ketimpangan kekayaan di negara-negara ASEAN selama periode 1996–2023. Meskipun literatur pembangunan ekonomi telah lama menekankan peran institusi dalam membentuk kinerja dan struktur ekonomi, kajian empiris yang secara khusus membahas distribusi dan konsentrasi kekayaan masih relatif terbatas, terutama di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah keterkaitan antara kualitas institusi dan konsentrasi kekayaan di negara-negara ASEAN. Studi ini menggunakan data panel sepuluh negara ASEAN, dengan kualitas institusi diukur berdasarkan indeks komposit Worldwide Governance Indicators, sementara ketimpangan kekayaan direpresentasikan oleh pangsa kekayaan pribadi bersih yang dikuasai oleh 10 persen teratas dan 50 persen terbawah dari populasi dewasa. Untuk mengatasi potensi endogenitas dan kausalitas terbalik antara institusi dan ketimpangan kekayaan, tesis ini menerapkan pendekatan fixed effects instrumental variables dengan menggunakan fraksionalisasi etnis historis yang diinteraksikan dengan tren waktu sebagai instrumen bagi kualitas institusi. Hasil empiris menunjukkan bahwa peningkatan kualitas institusi yang dipengaruhi oleh fraksionalisasi etnis berkaitan dengan meningkatnya konsentrasi kekayaan pada kelompok 10 persen teratas serta menurunnya pangsa kekayaan kelompok 50 persen terbawah. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbaikan pada komponen institusi tertentu dapat diasosiasikan dengan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata apabila tidak disertai dengan mekanisme redistribusi yang efektif. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa penguatan institusi saja belum tentu berkorelasi dengan penurunan ketimpangan kekayaan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola di negara negara ASEAN perlu dilengkapi dengan kebijakan redistributif yang kuat guna mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.