Shaping Pro-Environmental Behavior in Indonesia: The Role of Educational Attainment and Gender Equality

Deskripsi

Disertasi ini mengkaji keterkaitan pendidikan individu dan posisi pendidikan relatif pasangan suami-istri dengan perilaku pro-lingkungan rumah tangga di Indonesia menggunakan data Susenas Modul Ketahanan Sosial 2017. Penelitian ini menggunakan dua. Pertama, dengan memanfaatkan variasi kuasi-eksperimental dari reformasi pendidikan 1978, disertasi ini menerapkan regression discontinuity design dan estimasi two-stage least squares untuk mengestimasi pengaruh pendidikan terhadap tiga indikator energy behavior. Kedua, dengan menggunakan rasio tahun sekolah istri terhadap suami sebagai proksi utama, penelitian ini mengestimasi model linear probability dan probit dengan kontrol individu, rumah tangga, dan wilayah serta province fixed effects untuk menilai keterkaitan dengan enam indikator perilaku pro-lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan meningkatkan adopsi teknologi hemat energi, berdampak terbatas pada clean cooking yang hanya signifikan di perkotaan, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghematan energi rutin. Pola ini sejalan dengan perbedaan biaya, tuntutan pemahaman teknis, serta kendala keterjangkauan dan akses. Dari sisi relasional, rasio tahun sekolah istri terhadap suami yang lebih tinggi berasosiasi positif dan signifikan dengan sebagian besar indikator (penggunaan bahan bakar memasak, adopsi perangkat berdaya rendah, lampu hemat energi, pemilahan sampah, dan penghindaran pembakaran terbuka), namun tidak dengan kebiasaan membawa tas belanja guna ulang. Uji mekanisme potensial mengindikasikan jalur kognitif: rasio tersebut berkorelasi positif dengan akses informasi dan pengetahuan spesifik perilaku, dan keduanya berhubungan positif dengan perilaku pro-lingkungan. Secara keseluruhan, pendidikan berkaitan dengan kapasitas mengevaluasi alternatif, sementara posisi pendidikan relatif dalam pasangan berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan keputusan rumah tangga. Perbedaan desa-kota juga konsisten dengan peran layanan, keterjangkauan, dan tata kelola lokal dalam memfasilitasi penerapan perilaku pro-lingkungan. Implikasinya, temuan ini mendukung kebijakan terpadu yang memperluas pendidikan perempuan, perluasan akses informasi yang kredibel, dan meningkatkan layanan publik terkait lingkungan.