Analisis Hubungan Program Antikorupsi Pemerintah dan Perilaku Menyuap Masyarakat Indonesia

Deskripsi

Penelitian dengan tema korupsi di Indonesia sebagian besar berfokus pada korupsi institusional baik di tingkat negara maupun perusahaan, sementara hanya sedikit yang membahas mengenai korupsi khususnya penyuapan di tingkat individu. Menggunakan analisis data dari hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) tahun 2020-2021 dan beberapa survei lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini menganalisis hubungan antara program antikorupsi pemerintah dengan kemungkinan individu di Indonesia dalam memberikan suap dalam mengakses pelayanan publik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa program antikorupsi yang dilakukan oleh pemerintah masih terbatas pada kelompok masyarakat yang mempunyai peluang tinggi dalam melakukan penyuapan. Agar program antikorupsi berdampak pada perilaku masyarakat maka perlu diinteraksikan dengan persepsi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil negatif dari interaksi antara variabel program antikorupsi pemerintah dengan persepsi antikorupsi di lingkup keluarga dan di lingkup publik. Sehingga dengan persepsi yang sudah dimiliki oleh masyarakat ditambah dengan program antikorupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah maka cenderung mengurangi perilaku menyuap sesuai dengan hipotesis pilihan rasional dan norma sosial. Ditemukan pula bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah, berjenis kelamin laki-laki, berstatus kawin serta tinggal di daerah dengan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tinggi dan daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi akan cenderung lebih menyuap. Pada titik tertentu pertambahan usia akan mulai menurunkan peluang menyuap. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi perilaku korupsi perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari individu-individu tersebut.