Peran Moderasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dalam Hubungan Zakat dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di indonesia, Pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA)

Deskripsi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penyaluran zakat dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia dengan mempertimbangkan peran moderasi belanja bantuan sosial (bansos) pemerintah daerah. Dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana instrumen keuangan sosial Islam dan kebijakan fiskal daerah dapat saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penelitian ini mencakup periode 2019-2024 dan menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model (FEM) yang dilengkapi dengan dummy tahun untuk menangkap heterogenitas tidak teramati antarwilayah, maupun antartahun. Selanjutnya, pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA) diterapkan untuk menguji apakah belanja bansos pemerintah daerah memoderasi hubungan zakat dengan tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga mengontrol beberapa variabel makroekomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rasio Gini (Gini). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, baik penyaluran zakat maupun belanja bansos daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan tingkat kemiskinan, baik yang diukur melalui persentase penduduk miskin (P0) maupun indeks kedalaman kemiskinan (P1). Namun ketika dimasukkan ke dalam model interaksi, belanja bansos pemerintah daerah secara signifikan memoderasi hubungan penyaluran zakat dengan persentase kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyaluran zakat berasosiasi negatif dengan tingkat kemiskinan ketika belanja bansos berada pada tingkat minimum. Dengan kata lain, hubungan zakat dengan penurunan persentase kemiskinan relatif lebih kuat pada daerah-daerah dengan kapasitas belanja bansos yang rendah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pengelola zakat melakukan optimalisasi penyaluran zakat, khususnya pada kabupaten/kota di wilayah luar Jawa. Rekomendasi ini didasarkan pada fakta bahwa di wilayah luar Jawa cenderung memiliki tingkat belanja bansos di bawah rata-rata nasional, sehingga peran zakat sebagai instrumen yang berasosiasi negatif dengan kemiskinan menjadi relatif lebih efektif di wilayah tersebut. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efektivitas penyaluran bansos melalui perbaikan akurasi data sasaran, penguatan mekanisme pemantauan, serta evaluasi penerima manfaat secara berkelanjutan guna memitigasi risiko sosial yang dihadapi oleh kelompok miskin dan rentan di daerah.