Mengakhiri Kutukan Sumber Daya Alam: Kebijakan Disentralisasi Fiskal dalam Mendorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Deskripsi

Kutukan sumber daya alam (natural resource curse) masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menguji keterkaitan antara ketergantungan SDA, desentralisasi fiskal, dan pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang diukur melalui Inclusive Green Growth Regional Index (IGGRI), dengan menegaskan bahwa hubungan tersebut bersifat kondisional yakni bergantung pada kapasitas fiskal non-SDA serta kualitas tata kelola sehingga tidak dapat dijelaskan semata oleh besarnya rente SDA. Menggunakan data panel kabupaten/kota periode 2012–2020, studi ini mengombinasikan estimasi OLS dan Fixed Effects (FE) untuk menangkap pola rata-rata lintas daerah dan dinamika within (perubahan dalam daerah sepanjang waktu), serta Panel Quantile Regression dan Bootstrap Quantile Regression untuk mengidentifikasi heterogenitas dampak di sepanjang distribusi IGGRI. Hasil estimasi menunjukkan pola non linear dan asimetris di mana efek negatif ketergantungan SDA paling kuat pada daerah dengan capaian IGGRI rendah, melemah pada kuantil menengah, dan pada kuantil atas tidak lagi negatif serta menunjukkan indikasi perbaikan ketika kapasitas non-SDA dan kualitas tata kelola lebih baik. Temuan interaksi ketergantungan SDA dan kualitas tata kelola menguatkan bahwa mekanisme resource curse bekerja secara kondisional dan dapat dimitigasi melalui penguatan institusi. Triangulasi studi kasus dengan Kabupaten Bojonegoro sebagai ilustrasi utama menunjukkan peluang “escape” dari pola kutukan menuju pemanfaatan rente yang lebih produktif melalui arsitektur kebijakan fiskal yang tepat, termasuk penguatan belanja produktif dan inisiatif penguncian rente (misalnya rencana pembentukan dana abadi daerah berbasis DBH migas). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini secara empiris menegaskan bahwa escape dari kutukan SDA lebih mungkin terjadi ketika daerah mengurangi sifat enclave melalui diversifikasi ekonomi, memperkuat basis penerimaan non-SDA, mengarahkan rente ke belanja produktif dan investasi jangka panjang serta kualitas tata kelola bukan semata mengandalkan besarnya penerimaan SDA.