Peran Belanja Modal dalam Perbaikan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Diukur dengan Night Light Development Index

Deskripsi

Pembangunan daerah di Indonesia masih dihadapkan pada isu ketimpangan antardaerah yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini tercermin dari Indeks Williamson berbasis PDRB per kapita yang menunjukkan ketimpangan daerah yang cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Namun demikian, pengukuran ketimpangan antardaerah yang umumnya berbasis PDRB atau IPM masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan waktu dan unit geografis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Night Light Development Index (NLDI) sebagai indikator alternatif untuk mengukur ketimpangan pembangunan antardaerah berbasis cahaya malam. Di sisi lain, upaya pengurangan ketimpangan antardaerah tidak terlepas dari peran kebijakan fiskal pemerintah daerah, khususnya melalui pengalokasian belanja modal. Belanja modal berperan dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat meningkatkan konektivitas wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan antardaerah. Hal ini relevan dengan karakter desentralisasi fiskal Indonesia yang lebih menonjol pada sisi pengeluaran, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas pembangunan. Penelitian ini menganalisis 122 kabupaten/kota di Jawa-Bali selama periode 2015-2024 untuk menguji keterkaitan antara belanja modal dan ketimpangan pembangunan antardaerah yang diukur menggunakan NLDI. Berdasarkan hasil dekomposisi efek, belanja modal menghasilkan efek langsung sebesar 0,464 poin indeks dan efek spillover sebesar 0,096 poin indeks pada skala 0-100. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal berasosiasi dengan kenaikan ketimpangan antardaerah baik pada wilayah itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Sementara itu, ketika belanja modal diinteraksikan dengan persentase lahan terbangun, koefisien interaksi menunjukkan arah negatif. Artinya, pada wilayah dengan tingkat keterbangunan atau urbanisasi yang lebih tinggi, belanja modal cenderung berkaitan dengan penurunan ketimpangan antardaerah. Temuan ini mengindikasikan adanya mekanisme aglomerasi dan perbedaan produktivitas antarwilayah. Pada wilayah dengan tingkat produktivitas dan aglomerasi yang lebih tinggi, tambahan infrastruktur yang bersumber dari belanja modal lebih mudah terintegrasi dengan aktivitas ekonomi yang sudah padat. Kondisi ini juga berpotensi mendorong keterkaitan ekonomi ke wilayah sekitarnya, sehingga ketimpangan antardaerah cenderung lebih rendah. Dengan demikian, peran belanja modal terhadap ketimpangan antardaerah tidak bersifat seragam, tetapi bergantung pada karakteristik wilayah tempat belanja tersebut direalisasikan.