Patterns and Differences of Welfare and Digital Financial Inclusion in Indonesia

Deskripsi

Studi mandiri ini mengkaji bagaimana pola kesejahteraan berbeda di antara individu dan wilayah dengan tingkat inklusi keuangan digital yang berbeda di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif-komparatif dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024) serta Global Findex Database, inklusi keuangan digital diproksikan melalui akses internet dan kepemilikan rekening, sedangkan kesejahteraan diproksikan melalui pendapatan yang didekati dengan indikator taraf hidup, yaitu pendidikan, perumahan, sanitasi, dan air minum. Studi ini menemukan bahwa konektivitas digital telah meluas, dengan akses internet mencapai 79,13 persen di perkotaan dan 63,71 persen di perdesaan pada 2024, tetapi belum diikuti oleh penggunaan finansial yang setara. Hanya 11,57 persen pengguna internet yang memanfaatkan layanan keuangan, sementara penggunaan masih didominasi hiburan (85,29 persen) dan media sosial (77,57 persen), dan kepemilikan rekening baru mencapai 48,9 persen. Perbandingan deskriptif antarprovinsi menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara akses internet dan kesejahteraan bervariasi menurut indikatornya: kuat pada sanitasi, sedang pada perumahan, serta lemah pada pendidikan tinggi dan air minum. Analisis kuadran memperlihatkan banyak provinsi di Jawa yang terhubung dengan baik justru berada di bawah rata-rata nasional pada pendidikan tinggi, sementara provinsi-provinsi di Indonesia Timur, khususnya di Papua, secara konsisten berada pada posisi terendah baik pada konektivitas maupun kesejahteraan. Sejalan dengan pendekatan kapabilitas Sen, temuan ini menunjukkan bahwa akses digital merupakan sumber daya yang nilainya bergantung pada kapabilitas, terutama pendidikan dan literasi digital, yang memungkinkan individu mengonversinya menjadi partisipasi keuangan yang bermakna. Studi ini menyimpulkan bahwa inklusi keuangan digital di Indonesia cenderung mengikuti pola ketimpangan sosial-ekonomi yang telah ada, bukan menguranginya, sehingga perluasan infrastruktur digital perlu disertai penguatan pendidikan, literasi digital, dan layanan dasar agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.