Public-Private Partnership Energi dan Emisi Karbon: Bukti Empiris dari Negara Anggota OKI

Deskripsi

Peningkatan emisi karbon menjadi salah satu tantangan pembangunan berkelanjutan di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), terutama karena ketergantungan yang masih tinggi terhadap energi fosil dan besarnya kebutuhan transisi energi. Public–Private Partnership (PPPE) energi dipandang sebagai skema pembiayaan alternatif yang relevan untuk memperluas investasi, mendorong inovasi teknologi, serta mendukung upaya pengurangan emisi. Penelitian ini menganalisis asosiasi PPP dalam sektor energi terhadap emisi karbon di 8 (delapan) negara anggota OKI periode 2000–2023 dan menguji perbedaan asosiasi tersebut pada negara dengan kelompok pendapatan yang berbeda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah emisi karbon per kapita, sedangkan variabel independen adalah PPP energi, GDP per kapita, konsumsi energi fosil, konsumsi energi terbarukan, urbanisasi, dan stabilitas politik. Metode estimasi yang digunakan adalah Panel-Corrected Standard Errors (PCSE), dengan Feasible Generalized Least Squares (FGLS) sebagai uji robustness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP sektor energi berasosiasi negatif dengan emisi karbon per kapita di negara OKI yang mengindikasikan bahwa semakin besar investasi PPP energi, semakin rendah tingkat emisi karbon per kapita pada negara OKI. Selain itu, GDP, urbanisasi, dan konsumsi energi fosil menunjukkan asosiasi positif sementara konsumsi energi terbarukan berasosiasi negatif terhadap emisi karbon. Selanjutnya, hasil penelitian berdasarkan kelompok pendapatan menunjukkan adanya perbedaan pola asosiasi, di mana asosiasi negatif PPP energi terhadap emisi karbon terlihat lebih besar pada kelompok Lower Middle Income (LMI) dibandingkan negara Upper Middle Income (UMI). Hal ini dapat berkaitan dengan sistem energi yang kurang efisien pada kelompok LMI sehingga tambahan investasi berasosiasi pada perubahan emisi yang lebih besar. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur terkait PPP energi, namun dapat menjadi rujukan bagi pemerintah negara OKI dalam merancang kebijakan PPP energi pada proyek rendah karbon, disertai pengendalian urbanisasi dan pengurangan ketergantungan energi fosil untuk mendukung transisi energi berkelanjutan.