Pengaruh Strategy-Focused Organization terhadap Kinerja Kementerian/Lembaga di Indonesia: Peran Mediasi Integrasi Penganggaran Berbasis Kinerja

Deskripsi

Akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama akibat lemahnya integrasi antara perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran berbasis kinerja (PBB). Meskipun kerangka manajemen yang secara konseptual mengarah pada strategy-focused organization (SFO) telah diterapkan secara mandatory oleh seluruh Kementerian/Lembaga, efektivitasnya dalam mendorong integrasi PBB dan peningkatan kinerja pemerintah belum teruji secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara implementasi SFO, integrasi PBB, dan kinerja Kementerian/Lembaga dengan pendekatan mixed method yang mengombinasikan data survei, wawancara, serta data sekunder kinerja pemerintah. Dengan menggunakan kerangka leadership and motivation theory, institutional isomorphism, Musgrave’s theory of public finance, dan contingency theory, temuan utama menunjukkan bahwa implementasi SFO berbasis balanced scorecard secara signifikan memperkuat integrasi antara perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa integrasi PBB berperan sebagai mekanisme mediasi kunci dalam menjelaskan bagaimana SFO meningkatkan kinerja pemerintah. Kebaruan penelitian ini terletak pada bukti empiris bahwa keberhasilan reformasi penganggaran tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan desain sistem PBB, tetapi sangat bergantung pada kapasitas organisasi dalam mengintegrasikan strategi, manajemen kinerja, dan penganggaran melalui kerangka SFO. Namun, efektivitas tersebut masih dibatasi oleh kelemahan pada aspek kepemimpinan eksekutif dan kesadaran strategis, sehingga penguatan praktik manajerial dan kualitas kepemimpinan menjadi prasyarat penting untuk optimalisasi implementasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur reformasi sektor publik dengan menempatkan SFO sebagai mekanisme organisasi yang menjelaskan keterkaitan antara strategi, kinerja, dan penganggaran, sekaligus mempertegas peran mediasi integrasi PBB dalam model hubungan tersebut. Secara praktis dan kebijakan, temuan ini mengimplikasikan bahwa selain menyempurnakan regulasi dan desain sistem PBB, pemerintah juga perlu memperkuat implementasi SFO melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, kesadaran strategis pegawai, pembelajaran organisasi, serta penguatan rutinitas manajemen kinerja agar informasi kinerja benar-benar digunakan secara substantif dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan.