Efektivitas Dana Desentralisasi Fiskal dalam Mengurangi Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota di Indonesia

Deskripsi

Ketimpangan pendidikan antar wilayah masih menjadi masalah struktural di Indonesia, tercermin dari perbedaan rata-rata lama sekolah dan angka putus sekolah antar kabupaten/kota. Penelitian ini menganalisis efektivitas dana desentralisasi fiskal—Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)—dalam menurunkan ketimpangan pendidikan yang diukur melalui Indeks Gini Pendidikan pada kabupaten/kota di Indonesia periode 2015–2024, menggunakan pendekatan data panel dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan bersifat persisten; DAK bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan DAU dan BOS tidak berpengaruh signifikan. PDRB per kapita dan implementasi UU HKPD justru berpengaruh positif terhadap ketimpangan, sementara kemandirian fiskal daerah berpengaruh negatif. Temuan ini dimaknai dalam kerangka maqashid syariah, khususnya hifz al-'aql (menjaga akal) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan), yang menegaskan bahwa pemerataan pendidikan merupakan wujud maslahah dan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan antar generasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal lebih ditentukan oleh ketepatan sasaran penggunaan dana daripada besaran transfer, sehingga kebijakan fiskal pendidikan perlu diarahkan secara earmarked agar sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang adil dan berkelanjutan.