Analisis Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang dan Bantuan Sosial pada Tahun Politik 2023-2024: Studi Kasus pada Kementerian Sosial

Deskripsi

Penelitian ini menganalisis temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas belanja barang dan bantuan sosial (bansos) pada Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran 2022-2024 dengan menempatkan periode tersebut sebagai konteks tahun politik menjelang dan saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 14 Februari 2024. Studi-studi sebelumnya tentang political budget cycle (PBC) di Indonesia umumnya bersifat kuantitatif pada level pemerintah daerah dan belum cukup mengeksplorasi periode PBC dari aspek temuan audit di level kementerian pusat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi temuan BPK atas belanja barang dan bansos Kemensos selama TA 2022-2024; (2) menganalisis temuan tersebut dalam kerangka hipotesis PBC; dan (3) mengevaluasi kualitas serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan desain studi kasus tunggal pada Kemensos, menggunakan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan dan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan dua pola yang konsisten dengan hipotesis PBC, di mana peningkatan jumlah temuan pada tahun pra-pemilu (28 temuan pada TA 2023 vs 22 pada TA 2022) dan eskalasi nilai temuan pada tahun pemilu, dengan temuan PKH tidak tepat sasaran melonjak 350,5% dan Sembako 246% pada TA 2024 meskipun pagu anggaran kedua program identik dengan tahun sebelumnya. Data PDTT mengungkap skala temuan yang jauh lebih besar (Rp1,37 triliun pada 2024) dibandingkan LHP LK rutin (Rp228,67 miliar), serta mengonfirmasi kegagalan tindak lanjut rekomendasi sistemik yang berulang lintas tahun.