Skripsi
The Impact of Remoteness on Village Economic Activity: Case Study of Indonesia
Dampak Keterpencilan terhadap Aktivitas Ekonomi Desa: Studi Kasus Indonesia
Pengarang:
Dr. Ir. Widyono Soetjipto, M.Sc. (Penguji) - ; Chairul Wildan - ; Muhammad Halley Yudhistira (Pembimbing/Promotor) - ; Irfani Fithria Ummul Muzayanah (Penguji) -
Deskripsi
Penelitian ini mengkaji dampak keterpencilan spasial terhadap aktivitas ekonomi tingkat desa di Indonesia periode 2014 dan 2024. Meskipun terjadi ekspansi infrastruktur jalan nasional yang signifikan, bukti empiris mengenai bagaimana konektivitas memengaruhi aktivitas ekonomi pada tingkat desa yang lebih granular masih terbatas, terutama mengingat kondisi geografis kepulauan Indonesia dan pola pembangunan yang masih terpusat di Jawa. Penelitian ini membangun Indeks Keterpencilan baru dengan menggabungkan waktu tempuh yang dibobot populasi yang didapat waktu tempuh tercepat dari jalan tol, jalan nasional, dan jarak garis lurus pada desa-desa di kepulauan Indonesia yang diamati pada dua titik waktu. Intensitas cahaya malam digunakan sebagai proksi aktivitas ekonomi lokal. Dengan menggunakan model panel fixed effects yang mencakup fixed effects desa dan pulau tahun, hasil baseline menunjukkan hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara keterpencilan dan aktivitas ekonomi, yang mengindikasikan bahwa desa dengan tingkat isolasi geografis yang lebih tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi lokal yang lebih rendah. Analisis subsampel berdasarkan kategori ukuran kota lebih lanjut mengungkapkan adanya asymmetric gain antar ukuran kota: penalti ekonomi akibat keterpencilan dapat diabaikan di kota kecil, namun meningkat secara monotonik seiring bertambahnya ukuran kota, dan mencapai magnitudo terbesar di wilayah metropolitan. Temuan ini sejalan dengan teori New Economic Geography, yang menyatakan bahwa pasar perkotaan yang lebih besar menghasilkan dinamika aglomerasi yang lebih kuat, sehingga lebih sensitif terhadap gangguan konektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan infrastruktur perlu mempertimbangkan struktur ekonomi regional, bukan menerapkan pendekatan yang seragam di semua ukuran kota.