Evaluasi Kelembagaan atas Peran Inspektorat Jenderal sebagai Early Warning System dalam Tata Kelola Risiko Fraud Pengadaan Pemerintah: Pembelajaran dari Kasus Pengadaan Proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri

Deskripsi

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas Inspektorat Jenderal sebagai early warning system dalam tata kelola risiko fraud pada pengadaan proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, literatur, putusan pengadilan, dan dokumen terkait, serta wawancara semi terstruktur dengan dua narasumber praktisi APIP sebagai data pendukung. Data dianalisis secara tematik berdasarkan tema risiko fraud pengadaan, red flags, early warning system, risk ownership, peran APIP, eskalasi risiko, dan tindak lanjut rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko fraud dalam pengadaan bernilai besar dapat terbentuk sejak tahap perencanaan, terutama melalui perumusan kebutuhan, spesifikasi teknis, HPS, dan desain dokumen pengadaan. Dalam kasus e-KTP, red flags pada tahap perencanaan dapat dikenali, tetapi efektivitas early warning system tidak hanya bergantung pada deteksi risiko, melainkan juga pada kemampuan organisasi untuk mendokumentasikan, mengomunikasikan, mengeskalasikan, merespons, dan menindaklanjuti peringatan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP bersifat penting tetapi kondisional, karena efektivitasnya bergantung pada kualitas risk ownership unit pelaksana, komunikasi antarlini, komitmen pimpinan, dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.