Tesis
Diversifikasi Ekonomi Daerah pada Provinsi di Indonesia: Peran Sektor Pertambangan Batubara
Regional Economic Diversification across Indonesian Provinces: The Role of the Coal Mining Sector
Pengarang:
Emy Nuryana Dewi - ; Khoirunurrofik (Pembimbing/Promotor) - ; Paksi C.K. Walandouw (Penguji) - ; Uka Wikarya (Penguji) -
Deskripsi
Kemampuan diversifikasi ekonomi di provinsi penghasil batubara menjadi isu penting seiring meningkatnya tekanan transisi energi global yang berpotensi memperbesar kerentanan ekonomi daerah akibat ketergantungan pada sektor batubara. Namun, sebagian besar penelitian mengenai diversifikasi ekonomi masih berfokus pada karakteristik internal wilayah dan belum mempertimbangkan bahwa proses diversifikasi juga dapat dipengaruhi oleh interaksi antar wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sektor pertambangan batubara terhadap diversifikasi ekonomi daerah dengan mempertimbangkan interaksi spasial berdasarkan keterkaitan perdagangan antar wilayah. Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015-2024. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan ekonometrika spasial melalui Spatial Durbin Model (SDM) dengan matriks bobot spasial yang didekati berdasarkan jarak ekonomi yang diturunkan dari aliran perdagangan antar wilayah dalam Tabel Interregional Input-Output (IRIO) Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara sektor pertambangan batubara dan diversifikasi ekonomi bersifat tidak searah dan signifikan secara statistik, dimana arah pengaruhnya berubah seiring meningkatnya kontribusi sektor pertambangan batubara dalam perekonomian daerah. Selain itu, proses diversifikasi ekonomi di suatu provinsi tidak dapat dipahami secara terpisah karena secara statistik dipengaruhi oleh provinsi lain yang memiliki keterkaitan ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor pertambangan batubara lebih besar dirasakan oleh provinsi lain yang memiliki keterkaitan ekonomi dibandingkan oleh provinsi penghasil batubara itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan perlu mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah, termasuk mekanisme fiskal dan strategi pembangunan daerah yang berbasis pada jaringan perdagangan antar wilayah untuk meminimalkan risiko hard landing dalam proses transisi energi.