Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Efisiensi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018-2024

Deskripsi

Efisiensi belanja modal antardaerah di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup lebar, meskipun pemerintah daerah sama-sama memperoleh transfer fiskal dari pemerintah pusat . Variasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah transfer fiskal, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) mampu efektif mempengaruhi efisiensi belanja modal pemerintah daerah. Penelitian ini memfokuskan pada DBH, karena DBH merupakan transfer yang dibagikan berdasarkan persentase penerimaan tertentu, sehingga mencerminkan hubungan langsung antara sumber penerimaan dan daerah penghasil. Sementara itu, DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah agar daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap mampu menjalankan fungsi layanan publik, sedangkan DAK ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Data yang digunakan berupa panel kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018–2024 dengan jumlah observasi 3.408 kabupaten/kota. Efisiensi belanja modal diukur menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), kemudian dianalisis lebih lanjut dengan model fixed effects dan standard error yang disesuaikan pada level klaster daerah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pada model dasar DBH Pajak per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi belanja modal, sedangkan DBH SDA per kapita berpengaruh positif dan signifikan, artinya DBH SDA efektif meningkatkan efisiensi belanja modal. Pada model interaksi dengan pandemi covid dan perubahan kebijakan melalui UU HKPD, DBH Pajak per kapita menjadi positif dan signifikan, artinya DBH Pajak per kapita efektif meningkatkan efisiensi belanja modal. Di antara variabel kontrol, DAU per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, sementara DAK fisik per kapita, DAK nonfisik per kapita, dan PAD per kapita tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh DBH terhadap efisiensi belanja modal pemerintah daerah tidak seragam, karena bergantung pada jenis DBH, kondisi pandemi, dan perubahan kebijakan kelembagaan. Oleh karena itu Pemerintah perlu merancang kebijakan transfer fiskal khususnya DBH, yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah agar lebih efektif mendorong belanja modal yang lebih efisien