Tesis
Kesiapan Tenaga Kerja Timor-Leste di Era Integrasi ASEAN
Workforce Readiness of Timor-Leste in the Era of ASEAN Integration
Pengarang:
Adolfino Varela - ; Hera Susanti (Penguji) - ; Desita Prabawati Ratna (Penguji) - ; Ida Ruwaida (Pembimbing/Promotor) -
Deskripsi
Penelitian ini menganalisis kesiapan tenaga kerja Timor-Leste menghadapi integrasi
pasar kerja ASEAN, dilihat dari dimensi pendidikan dan pelatihan vokasi (TVET), serta
perlindungan tenaga kerja , dalam kerangka migration lifecycle governance yang
mencakup persiapan, penempatan, dan reintegrasi. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif sebagai penunjang (mixed methods),
melalui wawancara mendalam terhadap 19 narasumber dari kalangan pemerintah,
akademisi, lembaga pelatihan, dan pekerja migran, serta survei terhadap 96 responden
calon pekerja dan returnee ditambah 31 responden peminatan ASEAN. Mengingat belum
tersedianya program penempatan resmi Timor-Leste ke ASEAN, penelitian ini
menggunakan data program Government-to-Government (G-to-G) ke Australia dan
Korea Selatan sebagai proksi kesiapan menghadapi tuntutan pasar kerja ASEAN. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kesiapan tenaga kerja Timor-Leste berada dalam fase
konsolidasi yang belum tuntas; kerangka regulasi seperti TVET Plan 2011-2030 dan
revisi Sistem Nasional Kualifikasi (SNQ-TL) mencerminkan komitmen institusional,
namun implementasinya masih terhambat kompetensi instruktur yang terbatas,
mekanisme Recognition of Prior Learning (RPL) yang belum berjalan, dan tata kelola
lintas lembaga yang fragmentatif. Penelitian ini juga mengukur governance gap sebesar
56,6 poin persentase, yaitu selisih antara proporsi calon pekerja yang menilai peran
negara penting (93,3%) dengan yang menyatakan puas terhadap dukungan yang diterima
(36,7%). Perbandingan perspektif pre-experience dan post-experience menunjukkan
bahwa returnee yang telah mengalami langsung proses migrasi menilai dukungan pra
keberangkatan belum memadai dibanding ekspektasi awal calon pekerja. Governance gap
ini termanifestasi dalam lima kesenjangan yang saling terhubung, yaitu rights literacy
gap, street-level bureaucracy problem, policy incoherence, legitimacy deficit, dan
incomplete reintegration. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan
rekomendasi kebijakan bagi lima aktor, yaitu pemerintah Timor-Leste, sektor swasta,
calon tenaga kerja, returnee, dan ASEAN, dengan prinsip good enough governance yang
memprioritaskan reformasi paling kritis dan feasible sesuai kapasitas kelembagaan yang
ada. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur mengenai kesiapan tenaga
kerja pada negara late entrant ASEAN serta menawarkan kerangka migration lifecycle
governance yang mengintegrasikan dimensi persiapan, penempatan, dan reintegrasi
dalam satu analisis yang koheren.
pasar kerja ASEAN, dilihat dari dimensi pendidikan dan pelatihan vokasi (TVET), serta
perlindungan tenaga kerja , dalam kerangka migration lifecycle governance yang
mencakup persiapan, penempatan, dan reintegrasi. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif sebagai penunjang (mixed methods),
melalui wawancara mendalam terhadap 19 narasumber dari kalangan pemerintah,
akademisi, lembaga pelatihan, dan pekerja migran, serta survei terhadap 96 responden
calon pekerja dan returnee ditambah 31 responden peminatan ASEAN. Mengingat belum
tersedianya program penempatan resmi Timor-Leste ke ASEAN, penelitian ini
menggunakan data program Government-to-Government (G-to-G) ke Australia dan
Korea Selatan sebagai proksi kesiapan menghadapi tuntutan pasar kerja ASEAN. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kesiapan tenaga kerja Timor-Leste berada dalam fase
konsolidasi yang belum tuntas; kerangka regulasi seperti TVET Plan 2011-2030 dan
revisi Sistem Nasional Kualifikasi (SNQ-TL) mencerminkan komitmen institusional,
namun implementasinya masih terhambat kompetensi instruktur yang terbatas,
mekanisme Recognition of Prior Learning (RPL) yang belum berjalan, dan tata kelola
lintas lembaga yang fragmentatif. Penelitian ini juga mengukur governance gap sebesar
56,6 poin persentase, yaitu selisih antara proporsi calon pekerja yang menilai peran
negara penting (93,3%) dengan yang menyatakan puas terhadap dukungan yang diterima
(36,7%). Perbandingan perspektif pre-experience dan post-experience menunjukkan
bahwa returnee yang telah mengalami langsung proses migrasi menilai dukungan pra
keberangkatan belum memadai dibanding ekspektasi awal calon pekerja. Governance gap
ini termanifestasi dalam lima kesenjangan yang saling terhubung, yaitu rights literacy
gap, street-level bureaucracy problem, policy incoherence, legitimacy deficit, dan
incomplete reintegration. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan
rekomendasi kebijakan bagi lima aktor, yaitu pemerintah Timor-Leste, sektor swasta,
calon tenaga kerja, returnee, dan ASEAN, dengan prinsip good enough governance yang
memprioritaskan reformasi paling kritis dan feasible sesuai kapasitas kelembagaan yang
ada. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur mengenai kesiapan tenaga
kerja pada negara late entrant ASEAN serta menawarkan kerangka migration lifecycle
governance yang mengintegrasikan dimensi persiapan, penempatan, dan reintegrasi
dalam satu analisis yang koheren.