Korelasi Jabatan dengan Nilai Gratifikasi di Indonesia

Deskripsi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Posisi jabatan yang melekat pada Pejabat Publik dapat mencerminkan tingkat kewenangan, akses terhadap sumber daya, serta intensitas interaksi dengan pihak eksternal yang berpotensi memengaruhi besaran nilai gratifikasi yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi jabatan dengan nilai gratifikasi di Indonesia dengan mengendalikan karakteristik individu dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan data laporan gratifikasi yang telah memperoleh Surat Keputusan Penetapan Status Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode tahun 2022–2024 serta data Survei Penilaian Integritas (SPI), dengan metode analisis Ordinary Least Squares (OLS) menggunakan robust standard error. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan berkorelasi positif signifikan terhadap nilai gratifikasi, di mana pejabat pada kategori middle level dan top level memiliki nilai gratifikasi yang lebih tinggi dibandingkan kategori low level. Selain itu, nilai SPI berkorelasi negatif signifikan terhadap nilai gratifikasi, yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat integritas instansi berkaitan dengan penurunan nilai gratifikasi yang diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa jabatan dengan tingkat kewenangan yang lebih tinggi memiliki nilai strategis yang lebih besar bagi pihak eksternal sehingga berpotensi menerima gratifikasi dengan nilai yang lebih besar.