Analisis Hubungan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Perjalanan Dinas Kementerian Pemerintah Pusat di Indonesia

Deskripsi

Penelitian ini menguji hubungan antara penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan rasio belanja perjalanan dinas kementerian pemerintah pusat di Indonesia pada tahun anggaran 2024. Rasio belanja perjalanan dinas diukur dengan dua definisi denominator: rasio konvensional terhadap total beban operasional (v1) dan rasio yang dibatasi pada biaya koordinasi (v2), yang keduanya diperlakukan sebagai dua cara pengukuran atas variabel dependen yang sama. Analisis menggunakan regresi cross-sectional OLS dengan robust standard error pada 34 kementerian yang dievaluasi dalam SPBE 2024. Hasil menunjukkan bahwa Indeks SPBE berasosiasi negatif signifikan dengan rasio v2 (? = −0,138; p = 0,001), dengan ketahanan teruji pada eksklusi outlier (? = −0,164; p < 0,001) dan sub-sampel tanpa kementerian koordinator (? = −0,133; p = 0,002). Pada rasio v1, hubungan hanya signifikan marginal (? = −0,041; p = 0,088). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh SPBE lebih jelas terdeteksi ketika denominator rasio dibatasi pada komponen yang secara teoritis substitutif terhadap digitalisasi. Skala anggaran muncul sebagai determinan dominan rasio belanja perjalanan dinas. Temuan ini memberikan bukti empiris awal bahwa kematangan SPBE berhubungan dengan komposisi biaya koordinasi kementerian dan mengusulkan rasio v2 sebagai metrik outcome yang lebih sensitif untuk evaluasi kebijakan digitalisasi pemerintahan.