Tesis
Kompetisi Politik Dan Pelanggaran Pemilu: Bukti Dari Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Indonesia 2019 & 2024
Political Competition and Electoral Violations: Evidence from Indonesian District Legislative Elections 2019-2024
Pengarang:
Piter Sanjaya Putra - ; Vid Adrison (Penguji) - ; Jahen Fachrul Rezki (Pembimbing/Promotor) - ; Suryadi (Penguji) -
Deskripsi
Penelitian ini menganalisis hubungan antara kompetisi politik dan pelanggaran pemilu dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota di Indonesia. Kompetisi politik yang semakin ketat dapat meningkatkan insentif bagi peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran, tetapi pada saat yang sama juga dapat memperkuat pengawasan antarpeserta sehingga mempersempit ruang terjadinya pelanggaran. Perbedaan mekanisme tersebut menjadi penting dalam konteks Indonesia yang menerapkan sistem proporsional terbuka, memiliki kompetisi antarpartai dan intrapartai yang kuat, serta menunjukkan variasi kapasitas kelembagaan antarwilayah. Penelitian ini menggunakan data panel pemilu DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dan 2024 yang mencakup 443 kabupaten/kota dengan 830 observasi kabupaten/kota-tahun. Kompetisi politik diukur menggunakan indeks kompetisi yang dibentuk dari satu dikurangi Herfindahl–Hirschman Index berdasarkan distribusi kursi partai politik di DPRD. Pelanggaran pemilu diukur menggunakan jumlah pelanggaran per 10.000 penduduk dan dianalisis pula berdasarkan jenisnya, yaitu pelanggaran administratif, kode etik, pidana, dan hukum lainnya. Estimasi dilakukan menggunakan model two-way fixed effects dengan mengendalikan karakteristik kabupaten/kota yang tidak berubah sepanjang waktu, perubahan antarperiode pemilu, serta sejumlah karakteristik sosial ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi berhubungan dengan tingkat pelanggaran pemilu yang lebih rendah. Hubungan tersebut terutama terlihat pada pelanggaran administratif, sedangkan hasil untuk jenis pelanggaran lainnya tidak menunjukkan pola yang konsisten. Analisis heterogenitas juga memperlihatkan bahwa hubungan negatif tersebut terkonsentrasi di kabupaten/kota di luar Jawa, sementara di Jawa tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik. Temuan ini mendukung mekanisme pengawasan timbal balik, yakni kompetisi yang lebih ketat mendorong peserta pemilu untuk saling mengawasi dan melaporkan penyimpangan sehingga dapat membatasi ruang terjadinya pelanggaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kompetisi dan integritas pemilu bersifat kondisional serta dipengaruhi oleh jenis pelanggaran dan konteks kelembagaan wilayah