Tesis
Kapasitas Fiskal dan Komitmen Belanja Kesehatan Daerah Tertinggal di Indonesia Pasca-Mandatory Spending: Analisis Empiris Periode 2016-2024
Fiscal Capacity and Health Spending Commitment in Indonesia’s Lagging Districts Post-Mandatory Spending: An Empirical Analysis, 2016-2024
Pengarang:
Ananto Ari Bowo - ; Riatu Mariatul Qibthiyyah (Pembimbing/Promotor) - ; Muhammad Hanri (Penguji) - ; Sartika Djamaluddin (Penguji) -
Deskripsi
Penghapusan ketentuan mandatory spending kesehatan melalui UU 17/2023 mengubah paradigma penganggaran kesehatan daerah di Indonesia menjadi berbasis kebutuhan dan kinerja. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko penurunan komitmen pendanaan pelayanan dasar kesehatan, khususnya bagi daerah tertinggal yang memiliki ruang fiskal sempit. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan perubahan realisasi belanja kesehatan antara kelompok daerah yang tetap tertinggal (G1/always-T) dan daerah yang berhasil keluar dari status tertinggal (G2/exiters) pada masa awal transisi, serta menguji hubungan antara kapasitas fiskal, tata kelola keuangan, dan stabilitas politik lokal terhadap realisasi belanja tersebut. Dengan menggunakan analisis regresi data panel Two-Way Fixed Effects (TWFE) dengan clustered standard errors terhadap 122 kabupaten sepanjang periode 2016-2024, hasil estimasi menunjukkan bahwa pada tahun pertama transisi kebijakan nasional (2024), tidak terdapat perbedaan perubahan belanja kesehatan yang signifikan secara statistik antara daerah exiters dan always-T. Kedua kelompok daerah tersebut sama-sama mengalami penurunan rata-rata realisasi belanja aktual. Lebih lanjut, kapasitas fiskal daerah tahun berjalan dan stabilitas politik lokal (dukungan koalisi mayoritas di parlemen) berhubungan positif dan signifikan terhadap belanja kesehatan. Kualitas tata kelola keuangan daerah yang diproksikan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK juga menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan jeda waktu satu tahun. Namun, efek moderasi tata kelola keuangan maupun stabilitas politik tidak terbukti signifikan. Di sisi lain, tingkat kemiskinan tahun sebelumnya secara konsisten menjadi kendala struktural yang membatasi alokasi belanja kesehatan. Studi ini merekomendasikan pemerintah pusat untuk mempertahankan instrumen transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang bersifat afirmatif bagi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah, serta mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil pelayanan kesehatan dasar dan memperkokoh sistem pengendalian internal.