Tesis
Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia
The Effect of Internal Control on Local Government Expenditure Efficiency in Indonesia
Pengarang:
Moulana Rizqi - ; Khoirunurrofik (Pembimbing/Promotor) - ; Sartika Djamaluddin (Penguji) - ; Robert Arthur Simanjuntak (Penguji) -
Deskripsi
Studi ini bertujuan untuk menganaliasi pengaruh pengendalian intern terhadap efisiensi belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan sebagai proksi pengendalian intern, sementara metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang berorientasi output diaplikasikan untuk mengestimasi efisiensi belanja. Pada tahap berikutnya, sejumlah variabel yang mempengaruhi efisiensi dianalisis menggunakan model regresi Tobit pada data panel 474 pemerintah kabupaten/kota dengan rentang waktu 2017 hingga 2024. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa tingkat efisiensi pemerintah daerah relatif tinggi, namun masih terdapat variasi efisiensi antar daerah. Sejumlah pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi hingga mendekati frontier. Hasil estimasi regresi mengkonfimasi pengendalian intern memliki pengaruh positif secara signifikan atas efisiensi belanja pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, variabel pengeluaran per kapita, rasio pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan indeks daya saing daerah juga terbukti berhubungan positif dengan efisiensi, sedangkan luas wilayah menunjukkan pengaruh negatif. Pengujian ketahanan hasil (robustness test) mengonfirmasi bahwa pengaruh positif pengendalian intern tetap konsisten ketika menggunakan tingkat maturitas SPIP tahun sebelumnya (lagged SPIP). Sebaliknya, penggunaan rasio temuan audit sebagai proksi alternatif pengendalian intern tidak menghasilkan hubungan yang signifikan. Hasil analisis sub-sampel juga menunjukkan bahwa pengaruh positif pengendalian intern tetap signifikan pada berbagai daerah yang dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis dan bentuk pemerintahan. Merujuk pada hasil tersebut, dapat dibuktikan bahwa pengendalian intern merupakan komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi belanja pemerintah daerah. Maka dengan demikian, penguatan implementasi SPIP perlu terus didorong tidak semata-mata sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan, melainkan juga berperan dalam mendorong pengelolaan sumber daya publik secara lebih efektif dan efisien.