Tesis
Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Kondisi Fiskal Jangka Pendek dan Keberlanjutan Fiskal Pemerintah Daerah di Indonesia
The National Economic Recovery Loan Program, Short-Term Fiscal Condition, and Fiscal Sustainability of Local Governments in Indonesia
Pengarang:
Esen Sigalingging - ; Riatu Mariatul Qibthiyyah (Pembimbing/Promotor) - ; Benedictus Raksaka Mahi (Penguji) - ; Sartika Djamaluddin (Penguji) -
Deskripsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap kondisi fiskal jangka pendek dan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Kondisi fiskal jangka pendek diproksikan menggunakan rasio kewajiban jangka pendek terhadap pendapatan, sementara keberlanjutan fiskal diproksikan menggunakan rasio keseimbangan operasional. Dengan menggunakan pendekatan two-way fixed effect pada data panel 508 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia periode 2018—2023, penelitian ini menemukan bahwa Pinjaman PEN berpengaruh secara signifikan meningkatkan tekanan fiskal jangka pendek melalui peningkatan rasio kewajiban jangka pendek terhadap pendapatan yang termanifestasi setelah masa tenggang (grace periods) berakhir. Hasil analisis likuiditas menunjukkan bahwa sebagian daerah memiliki likuiditas yang terbatas untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, pinjaman PEN juga berpengaruh menurunkan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah melalui tambahan belanja bunga terhadap rasio keseimbangan operasional. Namun, pengaruh Pinjaman PEN terhadap keberlanjutan fiskal perlu dimaknai sebagai pengaruh yang sifatnya kondisional karena lebih terkonsentrasi pada daerah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer. Berkaitan dengan pembayaran kembali pokok dan bunga utang yang dilakukan melalui pemotongan dana transfer umum, sehingga rendahnya tingkat bunga tidak serta merta meringankan beban fiskal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil pinjaman, serta diperlukan seleksi ketat berdasarkan kapasitas fiskal oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga perlu melakukan pemantauan kondisi fiskal dan keberlanjutan fiskal daerah secara berkala.