Tesis
Ketepatan Sasaran Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Indonesia: Analisis Empiris Data Mikro Susenas
Targeting Accuracy of the Legal Aid Program for the Poor in Indonesia: An Empirical Analysis of Susenas Micro Data
Pengarang:
Evi Zulaikhah - ; Muhammad Hanri (Penguji) - ; Zahra Kemala Nindita Murad (Penguji) - ; Paksi C.K. Walandouw -
Deskripsi
Penelitian ini mengevaluasi ketepatan sasaran program bantuan hukum bagi masyarakat miskin korban kejahatan di Indonesia, baik secara nasional maupun pada wilayah yang teridentifikasi sebagai anomali. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif atas data mikro Susenas tahun 2020–2023 yang diperdalam melalui analisis kualitatif pada kasus Daerah Khusus Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum terdistribusi sesuai mandat pro-poor, ditandai dengan meningkatnya peluang memperoleh bantuan hukum seiring naiknya tingkat kesejahteraan (pro-rich bias). Pola ini tetap konsisten pada berbagai pengujian ketahanan dan terutama didorong oleh dinamika di wilayah pedesaan, sementara di perkotaan kesejahteraan tidak menjadi pembeda akses. Daerah Khusus Jakarta teridentifikasi sebagai anomali dengan akses terendah secara nasional meskipun memiliki kapasitas infrastruktur hukum dan fiskal tertinggi. Pendalaman pada kasus Jakarta menunjukkan bahwa kondisi ekonomi tidak lagi menentukan akses, sedangkan pendidikan menjadi faktor yang secara konsisten membedakan peluang memperoleh bantuan hukum, suatu kondisi yang menandakan capability bias. Analisis kualitatif menjelaskan anomali ini melalui empat faktor, yaitu belum adanya peraturan daerah bantuan hukum, terbatasnya jalur akses proaktif bagi korban kejahatan, persyaratan administratif yang menyulitkan pemohon, serta ketentuan domisili yang membatasi pekerja informal pendatang. Penelitian menyimpulkan bahwa program yang dirancang berbasis kebutuhan pada praktiknya beroperasi melalui permintaan yang ditentukan oleh kapabilitas individu, sehingga perbaikan ketepatan sasaran menuntut penjangkauan yang terdiferensiasi menurut tipologi wilayah, penyederhanaan mekanisme verifikasi kelayakan, penguatan jalur akses proaktif bagi korban kejahatan, serta penguatan komitmen kelembagaan daerah melalui regulasi turunan.