Text
Sustainabilitas koperasi simpan pinjam dalam rangka peningkatan peran keuangan mikro bagi pemberdayaan masyarakat
Usaha mikro yang berjumlah lebih dari 44 juta unit mempunyai peran strategis daiam penyerapan tenaga kerja dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pengembangan usaha mikro tersebut terkendala oleh lemahnya s umber daya manusia dan permodalan. Keterbatasan akses usaha mikro atas layanan jasa perbankan untuk dukungan permodalan telah menciptakan kebutuhan yang besar akan kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Salah satu LKM yang berbadan hukum adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memiliki peran besar dalam mengatasi masalah permodalan usaha mikro. Pada tahun 2005, terdapat 1.598 KSP dengan laju pertumbuhan 3,5 persen per tahun dan nilai pinjaman Rp 1.155 milyar. Faktor rendahnya nilai simpanan KSP, yakni sebesar Rp 325 milyar, dan jangkauan pelayanan yang terbatas menyebabkan banyak KSP yang belum dapat berfungsi secara berkelanjutan (sustain). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara integratif faktor-faktor yan g mempengaruhi sustainabilitas KSP, baik faktor internal maupun ekstemal. Metode analisis yang diterapkan adalah Structural Equation Modelling (SEM), karena faktor sustainabilitas KSP merupakan variabel laten atau konstruk yan g hanya dapat direfleksikan oleh indikator-indikator. Studi ini menganalisis 7 variabel laten dan 36 indikator dengan melakukan survei pada 181 KSP yang dipilih secara purposive berdasarkan sebaran wilayah, tingkat kesehatan dan modal ekstemal. Data diolah dengan Lisrel 8.54 dan Amos 60.0. Studi ini dilengkapi dengan studi kasus pada 6 KSP prioritas dan Focus Group Discussion (FGD) untuk analisis kebijakan yang komprehensif. Hasil penelitian menyatakan bahwa sustainabilitas KSP dipengarnhi secara positif oleh faktor efektivitas Regulasi dan Supervisi, Kapasitas Kelembagaan, dan Permodalan. Ketiga faktor secara sendiri atau bersamaan mempengaruhi tingkat sustainabilitas KSP. Modal yang dirumuskan dengan teknik SEM juga mampu memprediksi bobot relatif dari pengaruh masing-masing faktor, di mana Kapasitas Kelembagaan ternyata mempunyai bobct kontrihusi tertiriggi. Kcndisi perekonomian dengan indikator PDB daerah, inflasi, insentif, pajak dan subsidi kepada LKM ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sustainabilitas KSP . Hal ini menegaskan bahwa KSP memiliki daya tahan terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi dan mampn berfungsi sebagai katup pengaman sosial ketika penurunan kondisi perekonomian daerah, terutama melalui fungsi KSP dalam pembiayaan usaha mikro yang berkesinambungan. Berdasarkan studi ini disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk perkuatan permodalan KSP/LKM maupun peningkatan kapasitas kelembagaannya kurang berhasil. Hal ini disebabkan lemahnya koordinasi antar instansi dan rendahnya mu tu SDM dan infrastruktur KSP. Sehubungan dengan itu, diperlukan segera penyempurnaan strategi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah agar tercipta iklim yang kondusif untuk pengembangan KSP/LKM yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha kccil. Implikasi kebijakan strategis tersebut mencakup peningkatan sustainabilitas KSP yang dilaksanakan secara terpadu dan simultan dalam aspek regulasi dan supervisi, kapasitas lembaga serta permodalan. Untuk menjalankan kebijakan lintas sektor, diperlukan koordinasi yang efektif, sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM Iebih menitikberatkan perannya sebagai regulator. Dalam rangka perkuatan modal KSP, sumber-sumber pembiayaan ekstemal khususnya dari perbankan perlu dimanfaatkan . Pengembangan kapasitas KSP dapat dilakukan melalui kerjasama pemerintah, p e laku industri, serta institusi pcmberdayaan masyarakat. Peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi memerlukan penyempumaan ketentuan tentang pening katan tingkat kesehatan yang sesuai dengan karakteristik KSP . Pengawasan KSP yang lebih intensif membutuhkan peningkatan keterampilan para pengawas atau mengalihkan fungsi pengawasan kepada Iembaga independen . Penelitian ini menyarankan perlunya introduksi Program Hubungan Bank dengan LKM (PHBL) yang didukung oleh sistem penjaminan kredit usaha serta lembaga rating KSP yang handal. Selanjutnya, perlu dibangun legal framework untuk LKM informal melalui perwujudan undang-undang Lembaga Keuangan Mikro serta perangkat hukum yang menyertai di daerah. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| D 330 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada 2007 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Cooperatives Microfinance Empowerment Saving and loans |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xix, 274 p. : il. ; 29 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |