Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Analisis reformasi birokrasi pada mahkamah konstitusi Republik Indonesia dalam upaya menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Dwi Setiawan (Pembimbing/Promotor) - ; Siska Yuniza - ;

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturan yang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapat disimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalan dengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masih kurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi ?baik?. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belum memiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancang Rencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerja yang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memiliki aturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural dan fungsional dan auditor internal.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 397/13PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Akuntansi FEUI 2013
Edisi-
SubjekInternal auditors
Good governance
Administrative reform
Bureaucracy reform
Constitutional court
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi FisikXII, 135 P., 51 P. : IL. ; 30 CM & lamp
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?