Text
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya mendorong akuntansi publik diajukan oleh Triadi Harjo Mukti
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sangat memerlukan suatu pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang mantap, melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik diharapkan dapat menunjang pencapaian suatu pemerintahan yang bersih, peka, kompeten, dan jujur, yang melaksanakan tugas dan atnggungjawabnya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang lengkap mengenai konsep akuntabilitas publik dan menganalisa kondisi pelaksanaannya dalam pemerintahan dewasa ini. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut telah dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa buku, makalah dan karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Studi kasus yang dilakukan melalui pengumpulan data primer pada beberapa instansi pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia selama ini. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban aparat/instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya milik negara yang dipercayakan kepadanya dan untuk melaporkan secara periodik perubahan-perubahan yang terjadi selama pengelolaan sumber daya tersebut. Akuntabnilitas publik tidak hanya mencakup masalah keuangan, melainkan juga mencakup segi ekonomis, efisien, efektifitas, dan prosedur. Lapisan manajemen dalam pemerintahan Indonesia telah membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya, yang dapat dikatakan merupakan bagian dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Masalah yang ada adalah baik pemahaman akuntabilitas, tujuannya, ruang lingkupnya, tatanan pelaksanaannya, maupun metode pelaporannya belum memenuhi kondisi penerapan akuntabilitas publik seutuhnya. Pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dalam penerapan akuntabilitas publik belum memadai. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik sangat memerlukan suatu acuan resmi mengenai pengertian dan cara pelaksanaan akuntabilitas publik yang berlaku secara nasional. Suatu standarisasi akuntabilitas publik akan memberikan suatu kesamaan persepsi dari seluruh elemen organisasi pemerintahan. Pelaksanaan akuntabilitas publik juga memerlukan sistem pengawasan yang juga harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memperoleh kondisi pengawasan yang menyeluruh dan terpadu.Ada bibliografi dan tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 4413 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1995 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Development planning Public accounting Goverment |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | viii, 104 p. bagan 29 cm & lamp. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |