Text

Perencanaan ketenagakerjaan di Indonesia pendekatan analytik hierarchy process (AHP) studi kasus otonomi daerah diajukan oleh Ainul Huda

Huda, Ainul - ;

Ketenagakerjaan di Indonesia sedang dihadapkan pada problem pengangguran yang menuntut perhatian serius. Angka pengangguran yang makin tinggi tidak diimbangi peningkatan kapasitas dan daya serap ekonomi serta pertumbuhan ekonomi mengakibatkan makin meningkatnya beban perekonomian. Pengangguran disebut sebagai masalah turunan karena pada dasarnya munculnya dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas tenaga kerja, juga oleh keterbatasan kapasitas ekonomi seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, untuk mengatasisnya diperlukan perencanaan menyeluruh sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu membaca permasalahan sampai ke akar-akarnya. Makin kompleksnya permasalahan tentu membutuhkan kejelian dan ketepatan dalam memahami persoalan, bila tidak ingin kebijakan yang diambil salah sasaran, terlebih bila pengambilan keputusan tersebut tidak saja dilakukan oleh satu pihak, tetapi oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang bisa melingkupi semua pihak dan permasalahan yang ada. Analytic hierarchy process (AHP) merupakan metode yang dapat menangani keterbatasan yang dihadapi para pengambil keputusan karena kemampuannya meng-cover dan menangkap persoalan yang ada. Dengan mengambil studi kasus perencanaan ketenagakerjaan pasca otonomi daerah dan menggunakan metode AHP ini, penulis berusaha untuk mendiferensiasi permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia dan mendefinisikan aktor-aktor atau pelaku pengambil kebijakan di sektor itu. Dengan mengenali permasalahan dan pelaku pengambil keputusan dalam ketenagakerjaan, maka dapat dibuat kebijakan yang memungkinkan dijalankan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Studi ini menyimpulkan bahwa masalah ketenagakerjaan yang haru menjadi perhatian besar para pengambil kebijakan adalah masalah kualitas tenaga kerja (sumber daya manusia). Hal ini membuktikan bahwa preferensi utama para pengambil kebijakan ketenagakerjaan adalah pencapaian target jangka panjang, sehingga masalah turunan yang sebenarnya lebih esensi dan bersifat jangka pendek yaitu pengangguran tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan juga lebih ditekankan pada permasalahan jangka panjang, yaitu pendidikan dan latihan tenaga kerja bukan pada penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan dalam negeri. Ada tabel + Disket

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
4955	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2004
Edisi	-
Subjek	Employment Resional otonomy
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	vi, 175 p. 30 cm
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data