Text

Hubungan persentase kepemilikan saham oleh publik dengan kepatuhan emiten

Skripsi mengenai Hubungan Persentase Kepemilikan oleh Publik Dengan Kepatuhan emiten ini menjelaskan mengenai adanya perkuatan dugaan antara Frekuensi Pelanggaran oleh emiten terkait dengan persentase kepemilikan saham oleh publik. Hal ini dikarenakan mazhab hukum Civil Law, regulasi yang terdapat di pasar modal Indonesia baik berasal dari UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 8 Tahun 1995 tidak memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas. Hal ini berbeda dengan mazhab hukum Common Law dimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritasnya sangat kuat dan cenderung affirmative. Oleh karenanya UU No. 1 Tahun 1995 lebih liberal dari corporate law di negara-negara barat, karena berdasar one shares one vote, maka keputusan RUPS dikendalikan sepenuhnya oleh pemegang saham mayoritas. Meskipun begitu, adanya transaksi berbenturan kepentingan dan perubahan kegiatan usaha perseroan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB. Bapepam, melalui ketentuan No. IX.E.1 dan IX.E.2, hanya memberikan cash flow rights kepada pemegang saham minoritas dengan mengatur kuorum RUPSLB yang dihitung dari pemegang saham minoritas. Penyebab tingginya angka pelanggaran emiten terhadap ketentuan-ketentuan Bapepam dan BEJ dapat diinferensi dan telah dijelaskan dari hasil survey PWC pada tahun 1999 dengan subyek Penerapan GCG di kawasan Asia terhadap para investor di Singapura. Kepemilikan atas saham publik, secara mayoritas, di Indonesia masih berada pada perbatasan 0,00-25,00% dalam kata lain kepemilikan saham emiten di Indonesia masih relatif berada pada penguasaan emiten pengendali. 92,47% emiten yang tercatat di BEJ, lebih besar dari 50% saham-sahamnya dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Dengan mengacu kepada ketentuan pencatatan saham secara penuh (35%), dapat dilihat pada jumlah kepemilikan oleh publik pada sampel emiten yang diteliti dimana kepemilikan publik yang berada pada persentase 35% atau lebih hanya dimiliki oleh beberapa emiten. Sedangkan emiten lain (kebanyakan) telah berada pada poros 35% kepemilikan publik atau kurang. Pada sampel penelitian yang mengambil emiten?emiten yang, paling tidak, pernah tercatat selama 4 periode dari total 8 periode semester 2000-2003, kepemilikan minoritas bisa dikatakan relatif berada pada kepemilikan saham 25,00-50,00%. Keberadaan pemegang saham minoritas mempunyai payung pelindung berupa peraturan dari UU no.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU no.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan sebagai investor advocate Bapepam juga mengeluarkan regulasi khusus yang menangani perlindungan dalam domain pemegang saham minoritas. Dalam hal perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, BEJ selaku fasilitator mempunyai keleluasaan untuk membuat sebuah produk hukum yang lebih mencerminkan perlindungan secara keseluruhan terhadap pemegang saham minoritas, akan tetapi dalam hal ini seringkali produk hukum BEJ (lex specialist) melemah terhadap peraturan lex generalist (peraturan Bapepam) Dalam arah koefisien korelasi, ditemukan arah hubungan berkebalikan sesuai dengan pengajuan hipotesa bahwasanya kepemilikan saham publik yang semakin mengecil akan mendukung terjadinya frekwensi pelanggaran dalam kapasitas perusahaan publik sebagai emiten tercatat meskipun besaran korelasi menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara Kepemilikan Saham Publik dengan Frekuensi Pelanggaran emiten. Ada tabel

Ketersediaan