Text

Dampak transfer terhadap upaya pemerintah Daerah mengumpulkan PAD (PAD effort)

Pemberlakuan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tonggak awal diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia. Implikasi dari UU No.25/1999 yaitu adanya pembagian sumber daya keuangan (financial sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dan implikasi dari UU No.22/1999 yaitu adanya power sharing antara pemerintah pusat dan daerah. Implikasi financial sharing maka Pemerintah pusat memberikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) kepada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance). Distribusi SDA dan Pajak tidak merata sehingga dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat block grant yang besarnya ditentukan dengan menggunakan konsep fiscal gap. Pemberian DAU bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah (horizontal imbalance). Perlu diingat bahwa, tujuan dari diadakannya desentralisasi fiskal adalah untuk ?mendidik? daerah agar mandiri dalam segi keuangan terutama segi pembiayaan. Untuk itu, daerah dituntut untuk lebih intensif menggali sumber penerimaannya. Pemerintah pusat memberikan transfer sebagai salah satu alat untuk menutupi sebagian pembiayaan, namun yang terjadi adalah indikasi daerah semakin malas dalam mengumpulkan PAD. Fenomena inilah yang akan berusaha diangkat dan diteliti dalam studi ini. Apakah benar kondisi daerah semakin malas mengumpulkan PAD setelah adanya transfer benar terjadi atau sebaliknya..Bibliograpy dan tabel

Ketersediaan