Text
Perkembangan dan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta : periode tahun 1990/1991 - 2002
Berbeda dengan kota-kota yang ada di Indonesia, pusat kekuasaan pemerintah daerah DKI Jakarta berada di tingkat Propinsi, hal ini sesuai dengan UU No. 34/1999 tentang Pemerintah DKI Jakarta. Pemberlakuan UU ini berimplikasi pada tanggung jawab, fungsi, serta tugas yang dibebankan pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Selain menjalankan fungsinya sebagai pemerintah propinsi, Pemerintah Daerah DKI juga harus menjalankan fungsi seperti yang dijalankan oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Melihat besarnya beban dan tanggung jawab ini, Pemerintah daerah DKI membutuhkan dana yang tidak sedikit agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Selama ini Pemerintah Daerah DKI memperoleh penerimaan dari beberapa sumber yaitu Penerimaan Asli Daerah (PAD), sumbangan dan bantuan serta bagi hasil pajak dan bukan pajak, yang kemudian diganti menjadi dana perimbangan, pinjaman daerah, serta penerimaan lainnya yang sah. Dari sumber penerimaan daerah ini, PAD merupakan penyumbang terbesar penerimaan total daerah, yaitu mencapai 62%, sedang dari seluruh komponen PAD, pajak daerah memberikan sumbangan terbanyak. Ketiga penerimaan ini, dari tahun ke tahun, menunjukkan pergerakkan yang saling beriringan. Ini menandakan bahwa pajak daerah merupakan komponen terpenting baik bagi PAD maupun bagi penerimaan total Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terbesar kedua penyumbang pajak daerah setelah BBNKB. Dari tahun ke tahun penerimaan PKB menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu tumbuh rata-rata 9,6% pertahun. Penurunan penerimaan pajak ini hanya terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 sebesar 30,10%. Penurunan PKB disebabkan karena krisis ekonomi pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini ingin mengetahui potensi PKB di DKI Jakarta, yaitu ingin melihat tingkat responsivitas penerimaan PKB ketika terjadi perubahan pada sector-sektor pendapatan daerah, atau biasa disebut dengan elastisitas pajak. Sesuai dengan penilitian sebelumnya, pada penelitian ini pun akan dibedakan antara konsep tax elasticity dengan tax buoyancy. Selanjutnya penelitian ini akan mengukur tingkat pemanfaatan kapasitas PKB oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan mencari angka Index of Tax Effort. Angka indeks diperoleh dengan membagi antara actual tax ratio dengan predicted tax ratio. Angka predicted tax ratio diperoleh dari hasil regresi Tax Capacity Model yang dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya. Dari hasil penelitian didapat, bahwa PKB merupakan jenis pajak yang buoyant dan elastis baik selama periodee tahun 1990/1991 ? 2002. Angka Index of Tax Effort PKB DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perubahan angka indeka ini, diantaranya adalah kondisi perekonomian saat itu, keamanaan, dan juga karena perubahan kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam hal peningkatan perolehan penerimaan pajak. .Bibliograpy dan tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5090 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Departemen Studi Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia., 2004 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Income distribution Taxation |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xi, 77 p. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |