Text
Analisis tingkat pemerataan dana alokasi umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2001 - 2003 pada 30 Propinsi di Indonesia
Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan tonggak awal diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia. Implikasi dari UU No. 22 Tahun 1999 yaitu adanya power sharing antara Pemerintah Pusat dan Daerah sedangkan implikasi dari UU No. 25 Tahun 1999 yaitu adanya pembagian sumber daya keuangan (financial sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Implikasi financial sharing maka Pemerintah Pusat memberikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) kepada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (vertical imbalance). Distribusi Sumber Daya Alam dan Pajak tidak merata sehingga dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat block grant yang besarnya ditentukan dengan menggunakan konsep fiscal gap. Pemberian DAU bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah (horizontal imbalance). Namun, saat ini UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah disempurnakan dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan karena UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Model yang akan diuji dilakukan dengan teknik pendugaan dengan menggunakan teknik estimasi data panel yang pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) pendekatan, yaitu metode kuadrat terkecil (Pooled Least Square), metode efek tetap (Fixed Effect) dan metode efek acak (Random Effect).Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5130 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Income distribution Finance Local goverment finance |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 107 p. : diagr. ; 30 cm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |