Text
Analisa pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan regional di Indonesia
Masalah Ketimpangan pendapatan (Income Inequality) berkaitan dengan kebijakan desentralisasi adalah dalam hal pemenuhan pelayanan dasar dari pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang ada dikategorikan sebagai masalah spasial dimana dapat terlihat melalui adanya ketidakmerataan tingkat pertumbuhan yang terjadi antar regional. Ketimpangan tersebut menjadi persoalan penting ketika disadari bahwa ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan dalam nilai indikator-indikator sosio-ekonomi (Akita, Takahiro, 1997). Indikator-indikator sosial ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah daerah, yang dijelaskan oleh: kemampuan tiap propinsi dalam menyerap warga untuk belajar (APS), ketersediaan jaringan informasi (SST), penyediaan lapangan kerja (employment opportunities). Dengan tambahan indikator desentralisasi yakni, tingkat urbanisasi dan pendapatan regional per kapita. Penelitian ini berupaya untuk melihat pengaruh pelayanan dasar pemerintah, yaitu pendidikan, kesempatan kerja dan informasi serta indikator tingkat urbanisasi dan pendapatan regional per kapita dalam penerapan kebijakan desentralisasi terhadap tingkat ketimpangan pendapatan regional. Dilakukan penelusuran panel data secara cross section dan time series untuk 26 Propinsi di Indonesia sejak tahun 1993-2003, untuk itu digunakan metode estimasi data panel dengan model fixed effect. Ada bibliografi, tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5378 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Regional income Regional policy |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | ix, 73 p. : ill. ; 28 xm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |