Text
Pengaruh revisi UU No. 25 tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 (Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah) terhadap pertumbuhan ekonomi, disparitas antar daerah, serta kondisi makroekonomi lainnya : dengan analisa model makro ekonometrik simultan
Revisi undang-undang No.25 tahun 1999 menjadi undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebabkan sudah tidak sesuainya perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta adanya tuntutan perubahan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai akibat dari adanya revisi ini adalah terdapat sejumlah perubahan pada persentase sumber penerimaan daerah, seperti dana bagi hasil (bagi hasil pajak/BHPAJAK dan bagi hasil sumber daya alam/BHSDA), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan distorsi dalam perekonomian serta memperjelas formula yang selama ini telah digunakan, yang pada akhirnya hal ini akan membuat meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah pusat. Model Makro Ekonometrik Simultan yang digunakan dalam skripsi ini bertujuan untuk melihat dampak revisi undang-undang tersebut terhadap disparitas antar daerah, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan konsumsi, konsumsi per-kapita, pertumbuhan investasi, serta investasi per-kapita dengan menggunakan berbagai macam kombinasi kebijakan melalui shock pada variabel DAU, DAK, BHSDA. Pada akhirnya studi ini bertujuan untuk melihat apakah revisi terhadap undang-undang No.25 tahun 1995 menjadi undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menghasilkan suatu efektivitas dan optimalitas dengan melihat pada kemampuannya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan investasi, konsumsi per-kapita, serta investasi per-kapita yang tinggi dan menurunkan disparitas antar daerah. Analisa pada tulisan ini dilakukan pada tingkat propinsi, serta kabupaten kota secara nasional, pulau di Jawa-Bali, pulau di luar Jawa-Bali, daerah penghasil, dan daerah non penghasil. Adanya revisi pada UU tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak memberikan dampak yang cukup berarti bagi propinsi maupun kabupaten kota di Indonesia, hal ini karena sangat heterogennya kondisi perekonomian pada propinsi, kabupaten kota di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah pusat harus memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5447 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Econometric models Regional economy Economic growth Macroeconomics Local goverment finance |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 125 p. : diagr. ; 30 cm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |