Text
Hubungan ukuran dan kinerja ekonomi daerah dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia
Studi ini terilhami dari bukunya Alberto Alesina dan Enrico Spolaore yang berjudul The Size of Nations versi tahun 2003. Dalam buku tersebut dibahas mengenai ukuran suatu negara. Lebih menarik digunakan untuk kasus Indonesia adalah dengan menggunakan ukuran daerah Kabupaten/Kota. Studi ini ingin mengkaji bagaimana hubungan antara government size dan size of regions. Government size yang dimaksud disini adalah bagaimana ukuran Pemerintah Daerah yang ideal agar peranan Pemerintah Daerah itu optimal dalam perekonomian. Sedangkan size of regions disini diukur berdasarkan kategori-kategori secara fisik seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk. Hal lain yang juga ingin dikaji dalam studi ini adalah bagaimana hubungan antara ukuran dan kinerja ekonomi. Ada tiga indikator fundamental yang dijadikan acuan dalam pembangunan kinerja ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan penciptaan lapangan kerja. Economy of scale dari jumlah penduduk terhadap ukuran pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (baik rasio total pengeluran pemerintah, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, pengeluaran untuk standar pelayanan minimum, pengeluaran untuk kesehatan, pengeluaran untuk pendidikan, maupun pengeluaran untuk infrastruktur dasar, terhadap PDRB) terbukti eksis di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh hubungan yang signifikan secara konsisten negatif antara jumlah penduduk dan setiap jenis government size Kabupaten/Kota di atas. Dari realitas ukuran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), terlihat bahwa sebaiknya Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki ukuran yang besar, dimana Kabupaten/Kota yang lebih besar mampu memiliki pemerintahan daerah yang kecil, sehingga dapat memperendah pajak per kapitanya (yang besarnya sinergi dengan pengeluaran per kapita-nya). Dalam penentuan ukuran dan pengeluaran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) seharusnya juga mempertimbangkan skala ekonomi dan biaya heterogenitas, terutama terkait dengan penyediaan berbagai barang dan layanan publik, dimana nasing-masing barang dan layanan publik memiliki karakteristik tersendiri; Diperlukan pengalokasian anggaran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang efisien dan dialokasikan pada berbagai fungsi utama (core functions) penyelenggaraan pemerintahan, yaitu fungsi proteksi (sebagai regulator) dan fungsi penyediaan barang dan pelayanan publik tertentu yang mendukung tercapainya kinerja pembangunan daerah dengan baik. Ada bibliografi & tabel
Ketersediaan
Tidak ada salinan data
| Penerbit | Depok Universitas Indonesia., 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Regional economy Performance measurement Decentralization Fiscal policy Regional goverment finance |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiv, 123 p., 17 p. ; 30 cm & lamp |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |