Text
Inventarisasi barang daerah studi kasus : pemerintah daerah Kabupaten Lamongan
Adanya otonomi daerah menyebabkan semakin berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pembangunan. Pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan agar daerah melaksanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, setiap Pemerintah Daerah dituntut mengerahkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki, baik yang tampak (tangible resources) maupun yang tidak tampak (intangible resources). Barang Daerah sebagai salah satu sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik dan benar dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Karenanya, Pengelolaan barang daerah menjadi isu sentral yang signifikan agar tujuan dan pelaksanaan otonomi daerah tercapai dengan perbandingan antara biaya dan manfaat yang lebih baik. Pengelolaan Barang Daerah sendiri seharusnya mempertimbangkan secara seksama tahapan-tahapannya untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut adalah Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Penyimpanan & Penyaluran, Pemeliharaan, Inventarisasi, Perubahan Status Hukum, Pemanfaatan, dan Pengamanan. Untuk optimalisasi Barang Daerah diperlukan informasi yang memadai tentang Barang Daerah itu sendiri. Inventarisasi sebagai salah satu tahapan kerja dan fungsi di dalam Pengelolaan Barang Daerah memiliki peran awal dan sentral di dalam penyediaan informasi untuk pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah. Untuk itu, pelaksanaan serta kinerja di dalam pelaksanaan Inventarisasi akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi tahapan-tahapan Pengelolaan Barang Daerah yang lain, serta pada akhirnya mempengaruhi kinerja Pengelolaan Barang Daerah secara keseluruhan. Hanya saja, kebutuhan akan Inventarisasi yang efektif dan efisien di dalam Pengelolaan Barang Daerah masih belum disadari secara penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Selain itu, peningkatan Pengelolaan Barang Daerah kearah yang lebih baik perlu dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kondisi yang ada di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan..
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 5608 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Local government Inventory Management information systems Assets Lamongan (Kabupaten) |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | 70 p. : diagr. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |