Text
Analisis penyusunan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja pada partai politik : studi kasus pada partai Keadilan Sejahtera
Penyusunan program kerja berikut anggaran pendapatan dan belanja merupakan suatu hal yang umum ditemukan dalam suatu organisasi atau institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berorientasi pada perolehan laba usaha maupun tidak (nir laba). Program kerja beserta anggaran pendapatan dan belanja memiliki hubungan yang erat satu sama lain dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi atau institusi untuk mencapai tujuannya. Aspek-aspek yang biasa ditemui dalam penyusunan program kerja tersebut antara lain mencakup tujuan penyusunan, metode penyusunan, dan proses pengembangannya. Sedangkan aspek-aspek yang sering ditemui dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja adalah tujuan dan fungsi anggaran, siklus dan tahapan anggaran, dan pendekatan atau metode penyusunan anggaran. Berbagai organisasi dan institusi dengan karakteristik yang berbeda-beda akan mengakibatkan perbedaan visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakannya. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi struktur dan komposisi program kerja berikut anggaran pendapatan dan belanjanya, termasuk proses penyusunannya. Dari berbagai jenis dan bentuk organisasi atau institusi, penulis tertarik untuk membahas penyusunan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja partai politik. Partai politik sebagai suatu organisasi sektor publik non pemerintah yang bersifat nir laba memegang peranan penting di masyarakat karena pengaruhnya yang sangat kuat di sektor pemerintahan dan politik kenegaraan pada umumnya. Partai politik baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pengambilan keputusan kepemerintahan dan kenegaraan yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia, para pejabat negara dan pimpinan instansi pemerintah, selaku penyelenggara negara yang memiliki wewenang pengambilan keputusan kepemerintahan dan kenegaraan tersebut, pada umumnya merupakan anggota atau kader suatu partai politik tertentu. Untuk menjalankan peran dan fungsinya tersebut, partai politik memerlukan sumber daya yang sangat besar dan sekaligus mengatur pengelolaannya dalam rangka memperoleh dukungan yang memadai dari konstituen atau masyarakat. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya partai politik tersebut adalah penyusunan program kerja atau rencana kerja dan penyiapan anggaran pendapatan dan belanja untuk melaksanakannya. Untuk lebih mendalami permasalahan tersebut, penulis mengambil contoh studi kasus pada salah satu partai politik di Indonesia yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan pertimbangan utama menyangkut usia partai politik yang relatif masih muda sehingga diperkirakan masih banyak menghadapi kendala kekurangan sumber daya berikut pengelolaannya. Ruang lingkup penelitian pun dibatasi hanya pada tahap penyusunan dan persetujuan program kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan sehingga siap dilaksanakan atau direalisasikan oleh organisasi tingkat pusat PKS, khususnya pada periode tahun 2004 hingga 2005. Sebagai bahan referensi dan acuan analisis, digunakan teori dan hasil penelitian yang diambil dari berbagai literatur, text book, jurnal, dan sebagainya, serta ketentuan perundang-undangan mengenai partai politik yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kondisi organisasi tingkat pusat PKS yang meliputi Majelis Syuro, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Pimpinan Pusat, dan Lembaga Kelengkapan Partai, diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang sudah dan belum sesuai dengan teori dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan program kerja secara umum belum dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terukur secara akurat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain tidak adanya rumusan rencana strategis; tidak adanya rumusan resmi mengenai peran, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan uraian pekerjaan dari setiap bidang atau departemen di masing-masing unit organisasi tingkat pusat; tidak adanya pedoman teknis tertulis terperinci tentang prosedur dan aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program kerja; dan keteterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami penyusunan program kerja. Sebagian kelemahan tersebut sudah mulai dibenahi pada Munas I PKS tahun 2005 yaitu dengan dirumuskannya rencana strategis partai untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Dalam anggaran pendapatan dan belanja, proses penyusunannya telah melalui tahapan-tahapan yang cukup terperinci dan layak Namun demikian, proses tersebut di atas tidak bisa diselesaikan sebelum saat dimulai tahun anggaran berikutnya. Penyusunan anggaran pendapatan PKS bukan dimaksudkan untuk menutup seluruh pembiayaan dari program kegiatan partai namun lebih ditujukan untuk memberikan gambaran sejauh mana kemampuan pendanaan partai. Artinya, penentuan estimasi pendapatan tidak dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menyusun estimasi belanja atau pun sebaliknya, estimasi pendapatan tidak harus sepenuhnya mengikuti estimasi belanja yang dibuat sebelumnya. Menyangkut metode estimasi atau prakiraan pendapatan, untuk jenis-jenis pendapatan yang bersifat tetap, dihitung berdasarkan suatu persentase perubahan tertentu pada realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang disesuaikan dengan prakiraan kegiatan lainnya di masa yang akan datang. Sedangkan untuk jenis-jenis pendapatan yang bersifat sukarela, tidak tetap, dan di luar kendali partai, maka PKS kesulitan untuk menentukannya secara layak karena tidak tersedia data keuangan yang mampu menginformasikan segala sumber daya kas dan non kas yang diperoleh PKS pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan PKS terbagi menjadi 2 bagian besar yaitu kegiatan rutin dan kegiatan program. Jenis belanjanya pun ikut terbagi menjadi 2 bagian besar yaitu belanja rutin dan belanja program. Dengan mencocokan dan membandingkan karakteristik di antara berbagai macam pendekatan penyusunan anggaran belanja dapat diambil kesimpulan bahwa dalam tataran praktis PKS bisa menerapkan pendekatan object of expenditure dalam menyusun anggaran belanja rutin karena pendekatan ini tergolong paling sederhana dan paling realistis untuk diterapkan untuk kegiatan rutin PKS. Selanjutnya, metode pendekatan penyusunan anggaran belanja Program and Planning-Programming-Budgeting (PPB) sangat cocok diterapkan pada belanja program organisasi partai politik seperti PKS, meskipun disadari bahwa pendekatan penyusunan anggaran belanja PBB ini belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini oleh PKS. Mekanisme yang mengarah kepada proses persetujuan dan pengesahan program kerja dan anggaran tahunan telah dilaksanakan oleh Majelis Syuro meskipun dokumen tertulis tentang persetujuan dan pengesahan program kerja dan anggaran tahunan organisasi tingkat pusat PKS secara resmi tidak pernah dibuat. Oleh sebab itu, rapat pleno DPH bersama lembaga tinggi partai terkait lainnya atau bendahara / unit organisasi tingkat pusat yang mengendalikan program terkait melakukan penetapan pembiayaan. Kondisi tersebut tidak lazim dan tidak mengacu pada praktik-praktik yang sehat dan umum berlaku (best practices) dalam pengelolaan organisasi, serta menyimpang dari ART PKS. Apabila melihat praktik yang berjalan, maka bentuk persetujuan program kerja dan anggaran tahunan yang dijalankan oleh PKS cenderung lebih mengarah ke bentuk lump-sum. Namun demikian, dilihat dari pengendalian internal partai yang relatif masih belum memadai seperti pencatatan dan penyimpanan dokumen yang masih lemah, maka bentuk persetujuan lump-sum menjadi kurang sesuai. Sebaliknya, apabila bentuk persetujuannya bersifat terperinci maka hal tersebut menjadi kurang sesuai dengan karakteristik sebuah partai politik yang harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan politik dan aspirasi masyarakat. Berhubung masih ditemui beberapa kelemahan dan kekurangan tersebut di atas maka penulis memberikan sejumlah usulan perbaikan antara lain merumuskan pedoman tertulis tentang sistem, prosedur, dan aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program kerja. Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 568/06 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Magister Akuntansi FEUI., 2006 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Financial management Budgeting Political parties Job design |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 113 p. : diagr. ; 30 cm & lamp. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |