Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan : studi kasus kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 1995-1997 dan 2003-2006

---

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pelayanan pendidikan termasuk pembiayaannya. Salah satu tujuan umum dari diberlakukannya desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan. Akan tetapi yang terjadi saat ini di Indonesia terlihat sebaliknya. Banyak yang menilai bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dapat meningkatkan pelayanan pendidikan. Dengan menggunakan metode panel yang terdiri dari data kabupaten/kota di pulau Jawa sebelum dan setelah desentralisasi, studi ini dimaksudkan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan. Untuk manganalisa masalah ini, digunakan dua model yakni model pengeluaran pendidikan pemerintah daerah yang bertujuan melihat pengaruh DAU dan DAK pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan model akses pendidikan yang bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan.Ada tabel

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
6157	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

6157

Penerbit

Depok : Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2008

Deskripsi Fisik

viii, 112 p. : diagr. ; 30 cm.

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Fiscal policy
Autonomy
Local government finance
Regression analysis
Fiscal Decentralization
Educational
Public economy

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

ka

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar