Text
Analisis faktor penghambat implementasi kerjasama Pemerintah swasta di Indonesia
Sebagai negara berkembang, infrastruktur memiliki peranan penting pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, hingga saat ini, kualitas infrastruktur di Indonesia masih sangat rendah apalagi jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana pemerintah untuk pengadaan infrastruktur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah swasta (KPS) bisa menjadi alternatif terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sayangnya, implementasi skema KPS ini masih mengalami banyak hambatan sehingga banyak proyek infrastruktur yang gagal atau tidak berjalan lancar. Dari sini kemudian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi KPS di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode logit/probit dengan lebih berfokus pada faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukan bahwa risiko politik, kemampuan fiskal pemerintah, kondisi makroekonomi dan regulasi yang ditetapkan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek pengadaan infrastruktur dengan skema KPS.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 10118 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Macroeconomics Infrastructure Public private partnership Restricting factor Political risk |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xiii, 70 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |