Text

Analisis fakta yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak (Studi dari sudut pandang manajemen pajak)

---

Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan sistem full self assessment, yang berarti Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Hasil dari permeriksaan tersebut adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika Wajib Pajak tidak menerima hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, dan jika masih belum puas, dapat mengajukan banding. Masalah lain yang memberatkan Wajib Pajak, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian pengadilan pajak merupakan suatu sarana untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam skripsi ini hanya dibahas beberapa kasus mengenai banding untuk mendapatkan kesimpulan. Penulisan ini menganalisis tentang fakta-fakta di persidangan yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak yang diajukan Wajib Pajak. Setelah melakukan ringkasan putusan banding, penulis mengelompokkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yaitu pentingnya persyaratan formal persidangan, kelengkapan alat bukti yang memberi keyakinan kepada hakim, perbedaan interpretasi hukum antara Wajib Pajak dan DJP, serta pentingnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Fakta-fakta tersebut digunakan sebagai dasar penulis untuk membangun manajemen perpajakan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar fakta-fakta yang melemahkan argumen Wajib Pajak tidak terjadi lagi di masa mendatang.Ada tabel

---

Ketersediaan

Call Number	Location	Available
9171	PSB lt.2 - Karya Akhir	1

Penerbit	Depok Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia., 2015
Edisi	-
Subjek	Taxation Tax payer Tax management
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	-
Deskripsi Fisik	xiii, 125 p. ; 30 cm
Info Detail Spesifik	-
Other Version/Related	Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas	Tidak Ada Data