Text
Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Desentralisasi fiskal di Indonesia telah diberlakukan sejak tahun 2000, konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Namun dalam penerapan kewenangan tersebut terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah apakah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Peran pemerintah pusat dalam membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tercermin dari berbagai macam dana transfer yang diberikan seperti DAU, DAK dan DBH. Dengan menggunakan data provinsi di pulau Jawa dan Sulawesi antara tahun 2010 hingga 2013 serta melihat ukuran desentralisasi dengan proxy yang digunakan adalah kemampuan daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi (AI1) dan ukuran kemampuan pendapatan asli daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi (AI II) maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pada masa desentralisasi fiskal. Hasi estimasi dengan menggunakan random effect menunjukkan bahwa rasio belanja terhadap total belanja pemerintah daerah, indikator desentraliasi fiskal yang diwakili kemampuan dana transfer terhadap pembentukan pendapatan daerah serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama dari kontribusi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah..
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | : Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 2016 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Economic growth Fiscal Decentralization Data panel Funds transfer |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | - |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |