Text
Income inequality in Indonesia : do we need institutional reform?
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kualitas institusi pada ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat provinsi untuk melihat efek desentralisasi. Kualitas institusi dapat diukur dengan beberapa indikator yang meliputi: demokrasi dan akuntabilitas, supremasi hukum, pengendalian korupsi, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan, serta efektivitas pemerintah. Dengan melihat sejarah Indonesia di mana demokrasi baru saja dimulai sejak berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau era Orde Baru dan korupsi yang merajalela di sektor publik, kedua indikator ini dianggap sebagai faktor penting yang membentuk kualitas institusi pemerintah daerah. Oleh karena itu, kedua indikator ini akan digunakan dalam menguji pengaruh kualitas institusi pada ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian ini, tingkat korupsi dan akuntabilitas diukur berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas demokrasi diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dengan menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sejak 2009-2016, pengujian empiris dilakukan menggunakan regresi data panel random effect. Hasil regresi menunjukkan bahwa kualitas institusi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia. Tingkat korupsi memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan, sementara demokrasi - diwakili oleh skor lembaga demokrasi di IDI - menunjukkan korelasi positif dengan ketimpangan pendapatan. Korelasi negatif antara korupsi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh besarnya sektor informal dan sifat korupsi di Indonesia yang merupakan korupsi developmental. Sebaliknya, korelasi positif demokrasi dan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya captured democracy karena hubungan patron-klien dalam politik dan kurangnya kontrol terhadap pemerintah dari publik, yang dikonfirmasi oleh rendahnya skor aspek hak politik di IDI. Studi ini juga menemukan bahwa aspek lain dalam IDI: kebebasan sipil dan hak politik, meskipun menunjukkan korelasi negatif, tidak berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga ditentukan oleh faktor sosio-ekonomi, termasuk tingkat pendidikan, PDRB per kapita, persentase penduduk perkotaan, dan pengeluaran pemerintah dalam modal, perumahan dan infrastruktur, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Namun, belanja pemerintah untuk jaminan sosial justru berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi, sementara belanja untuk kesehatan dan pendidikan tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.Ada tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| 11.39 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Depok: International Economics, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2018 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Income distribution Corruption Inequality Institutional quality |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | x, 53 p. : il. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |