Text
Dampak sebaran penduduk dan aktivitas masyarakat terhadap harga tanah di Provinsi DKI Jakarta
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kenaikan harga tanah yang dipengaruhi sebaran penduduk dan aktivitas masyarakat terhadap kebijakan penyediaan rumah susun yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Faktor yang diuji adalah sebaran penduduk dan karakteristik daerah dalam mempengaruhi pembentukan harga tanah menurut NJOP di DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah jumlah kepadatan penduduk Tahun 2010 ? 2015, serta Potensi Desa Tahun 2014 (jumlah pasar dan stasiun) di 261 kelurahan di DKI Jakarta yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis statistik deskriptif dan ekonometrika spasial. Dari hasil analisis spasial ekonometrika didapatkan beberapa hasil. Pertama, daerah dengan harga tanah yang tinggi (High High/HH) cenderung berdekatan dengan daerah yang harga tanahnya tinggi pula, begitu pun sebaliknya daerah dengan harga tanah rendah (Low Low/LL). Kedua, terdapat juga daerah dengan harga tanah tinggi yang dikelilingi daerah dengan harga tanah rendah, contohnya Kelapa Gading yang dikelilingi Koja dan Cilincing. Ketiga, pola keterkaitan spasial harga tanah dipengaruhi peruntukkan zonasi areanya, dimana daerah HH didominasi perkantoran dan LL didominasi pemukiman. Keempat, model spatial lag lebih dapat menjelaskan variasi estimasi harga tanah dimana kepadatan penduduk dan pasar dengan bangunan non permanen negatif signifikan, dan jumlah stasiun positif signifikan mempengaruhi harga tanah. Sedangkan variabel pasar dengan bangunan permanen dan semi permanen tidak signifikan. Kelima, pengaruh negatif signifikan antara kepadatan penduduk dan pasar non permanen terhadap harga tanah diartikan bahwa tingkat harga tanah yang stagnan cenderung tinggi karena minimnya pemanfaatan lahan ditambah pengaruh variabel kontrol (pasar dan stasiun), ini berimplikasi terhadap sulitnya penyediaan lahan untuk rumah susun. Keenam, peningkatan kepadatan penduduk ditambah keberadaan variabel kontrol menyebabkan tekanan pemukiman yang menimbulkan eksternalitas negatif berupa pemukiman kumuh. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah membangun rumah susun di area padat penduduk dan dekat dengan pusat kegiatan, sehingga tidak menjauhkan masyarakat dari tempat berkegiatan, seperti Koja, Cilincing, Pesanggrahan, Tebet dan Johar Baru. Kerjasama dengan BUMN dan BUMD juga perlu dilakukan untuk membantu penyelesaian penyediaan lahan yang sulit akibat harga tanah yang tinggi, seperti pembangunan rusun terintegrasi dengan stasiun Tanjung Barat dan Kalideres. Potensi keberadaan pemukiman kumuh juga harus menjadi perhatian dalam penyediaan rumah layak huniAda Tabel
Ketersediaan
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 025/17 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis U., 2017 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Land value Land economics Population distribution Spatial pattern Public vertical housing |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | - |
| Deskripsi Fisik | xii, 86 p. : il. ; 30 cm |
| Info Detail Spesifik | - |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |